Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komjen Badrodin sebut Plt Kapolri belum pernah ada di Polri

Komjen Badrodin sebut Plt Kapolri belum pernah ada di Polri Komjen Badrodin Haiti. ©istimewa

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan istilah Plt Kapolri belum pernah terjadi di institusi Polri selama ini. Namun demikian, Badrodin memastikan internalnya tidak akan dibuat bingung dengan jabatan Plt Kapolri ini.

"Belum pernah ada di Polri. Nggak (bingung) sih, tetapi organisasi ini harus jalan. Masalah keuangan tentu ada mereka sudah ada KPA," ujarnya di Istana

Mengenai keadaan ini, Badrodin meminta seluruh personelnya jangan menaruh curiga yang justru menimbulkan perpecahan. Badrodin tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan celah dengan menyebarkan isu di internal Polri.

Orang lain juga bertanya?

"Tadi pagi sudah saya sampaikan ke seluruhnya, utama jaga institusi Polri, jangan ada fiksi, curiga, tuduh, tidak ada kelompok-kelompokkan ini tempat kita harus kita junjung dan jaga kehormatan," ujarnya.

Badrodin ditunjuk sebagai Plt Kapolri sampai Komjen Budi Gunawan dilantik oleh Presiden Jokowi. Penundaan pelantikan Budi karena status hukumnya di KPK sebagai tersangka.

"Wakapolri diberi wewenang dan tugas seperti Kapolri," ujar Presiden Jokowi.

Topik pilihan: Kapolri Sutarman | Budi Gunawan tersangka

Untuk diketahui, saat era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kejadian serupa pernah terjadi. Jenderal (Purn) Pol Surojo Bimantoro juga pernah diberhentikan sebagai Kapolri, padahal jabatan yang dia emban waktu itu masih baru. Dia menjabat Kapolri di periode Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dari 23 September 2000 hingga 21 Juli 2001.

Pemberhentian bermula ketika Gus Dur marah besar, lantaran tindakan Polri yang mengamankan demo di Jawa Timur kala itu berlebihan hingga harus merenggut nyawa.

Tidak lama setelah peristiwa itu, Gus Dur menonaktifkan Bimantoro sebagai Kapolri, Mei 2001. Tidak terima dengan keputusan presiden, Bimantoro mengadu ke Senayan.

Kisruh Istana dengan Mabes Polri semakin menjadi-jadi ketika Gus Dur menunjuk dan mengukuhkan Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Wakil Kepala Polri. Padahal waktu itu, jabatan wakil kepala Polri sudah dihapus.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik

"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"

Baca Selengkapnya
Prabowo Ultimatum Kader untuk Tidak Menghina: Ikut Garis Kepemimpinan, atau Anda Keluar
Prabowo Ultimatum Kader untuk Tidak Menghina: Ikut Garis Kepemimpinan, atau Anda Keluar

Karena pada akhirnya, semua adalah satu bangsa untuk membela Indonesia.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar

Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Kapolres Inhil ke Personel: Netralitas Harga Mati, Jaga Nama Baik Jangan Posting Hal Mencoreng
Pesan Tegas Kapolres Inhil ke Personel: Netralitas Harga Mati, Jaga Nama Baik Jangan Posting Hal Mencoreng

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan menegaskan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas selama Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kapolri Listyo Sigit Beri Arahan Saat Pemilu 2024, Tak Bahas Netralitas
VIDEO: Kapolri Listyo Sigit Beri Arahan Saat Pemilu 2024, Tak Bahas Netralitas

Jenderal Listyo memberikan arahan kepada kepolisian terkait pengamanan Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi

Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Baca Selengkapnya
Ramai #SantriMenolakPolisi di Medsos, PBNU: Kapolri Takdzim ke Kiai, Tak Mungkin Musuhi Santri
Ramai #SantriMenolakPolisi di Medsos, PBNU: Kapolri Takdzim ke Kiai, Tak Mungkin Musuhi Santri

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada merespons tagar #SantriMenolakPolisi yang viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya