Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komjen Budi Waseso dinilai tak layak masuk bursa calon Kapolri

Komjen Budi Waseso dinilai tak layak masuk bursa calon Kapolri Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan tidak adanya tindakan tegas dari Mabes Polri terhadap Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso yang dinilai bertanggungjawab atas penangkapan dan upaya kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Sebab, tindakan Budi Waseso itu disebut telah melanggar prosedur dalam KUHAP dan tanpa berkoordinasi dengan Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.

Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid menyebut Budi Waseso tidak pantas diberikan kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol. Seharusnya, dia diberikan sanksi yang tegas akibat perbuatan yang dilakukannya itu.

"Temuan Komnas HAM atas tindakan penangkapan Bambang Widjojanto terdapat ada dugaan pelanggaran HAM. Kami melihat ini ada penyalahgunaan kekuasaan, adanya penggunaan kekuasaan yang eksesif dan pelanggaran terhadap due process of law," kata Usman di Kantor KontraS, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut pasal 57 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi bintang dua keatas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

Dengan melihat rekam jejak Budi Waseso yang belum pernah menjabat di posisi pelaksana tugas pokok di institusi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perpres 52 tahun 2010, maka kenaikan pangkat Budi Waseso tersebut kental akan nuansa politik.

"Terlebih hasil temuan Komnas HAM juga tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden Joko Widodo maupun Badrodin Haiti. Dan kini malah nama Budi Waseso justru masuk dalam bursa calon Kapolri," kata Usman.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Edi Saputera Hasibuan mengungkapkan sampai siang ini, dari sembilan calon Kapolri yang ada, saat ini telah mengerucut sebanyak empat nama-nama calon Kapolri yang menggantikan Komjen Budi Gunawan yang saat ini ada ditangan Kompolnas.

"Saya kaji semua. Empat nama belum final. Saat ini kami masih teliti, minta masukan dari masyarakat. Pada akhirnya kita juga lakukan sampai final. Saya kira walau tidak resmi ini akan menambah masukan buat kami. Ada yg miliki nilai positif, ada yang nilainya negatif. Saya kira ada penyempurnaan," tegas Edi.

Namun, Edi menolak saat wartawan menanyakan siapa saja yang ada didalam daftar empat nama tersebut. Namun dia mengakui jika satu dari empat nama itu ada Komjen Budi Waseso.

Soal mengapa Komjen Budi Waseso ikut dicalonkan secara tiba-tiba, Edi Hasibuan tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, saat ini perwira yang masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri itu sudah berbintang tiga meski baru kemarin.

"Dia bintang tiga. Secara administratif penuhi syarat sebagai calon Kapolri. Kita kembalikan Pak Presiden mana keinginan beliau kita berikan pertimbangan. Saya kira tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya kita serahkan ke presiden," ungkapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos

Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Senyum Jokowi Ditanya soal Pengembalian KTA PDIP
Senyum Jokowi Ditanya soal Pengembalian KTA PDIP

Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Langgar Etik hingga Dicopot dari Posisi Ketua MK, Hasto Pertanyakan Keabsahan Gibran Jadi Cawapres
Anwar Usman Langgar Etik hingga Dicopot dari Posisi Ketua MK, Hasto Pertanyakan Keabsahan Gibran Jadi Cawapres

Dia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.

Baca Selengkapnya
Bikin Gerah Megawati, Ini Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti
Bikin Gerah Megawati, Ini Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti

AKBP Rossa membidik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Penunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Penunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK

Penunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Reaksi Dingin Gibran soal Hasto Kristiyanto jadi Tersangka: Kenapa Tanya Saya?
Reaksi Dingin Gibran soal Hasto Kristiyanto jadi Tersangka: Kenapa Tanya Saya?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap.

Baca Selengkapnya
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Dingin Gibran soal Hasto PDIP jadi Tersangka di KPK
VIDEO: Reaksi Dingin Gibran soal Hasto PDIP jadi Tersangka di KPK "Kenapa Tanya Saya?"

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dalam kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Sentilan Keras Megawati ke Penyidik Rossa Purbo Periksa Sekjen PDIP: Yang Bikin KPK Itu Saya!
Sentilan Keras Megawati ke Penyidik Rossa Purbo Periksa Sekjen PDIP: Yang Bikin KPK Itu Saya!

Megawati juga bertanya siapa yang memanggil Hasto untuk hadir ke KPK

Baca Selengkapnya
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP

Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan

Baca Selengkapnya