Komjen Budi Waseso dinilai tak layak masuk bursa calon Kapolri
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan tidak adanya tindakan tegas dari Mabes Polri terhadap Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso yang dinilai bertanggungjawab atas penangkapan dan upaya kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Sebab, tindakan Budi Waseso itu disebut telah melanggar prosedur dalam KUHAP dan tanpa berkoordinasi dengan Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid menyebut Budi Waseso tidak pantas diberikan kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol. Seharusnya, dia diberikan sanksi yang tegas akibat perbuatan yang dilakukannya itu.
"Temuan Komnas HAM atas tindakan penangkapan Bambang Widjojanto terdapat ada dugaan pelanggaran HAM. Kami melihat ini ada penyalahgunaan kekuasaan, adanya penggunaan kekuasaan yang eksesif dan pelanggaran terhadap due process of law," kata Usman di Kantor KontraS, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat (6/2).
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Menurut pasal 57 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi bintang dua keatas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.
Dengan melihat rekam jejak Budi Waseso yang belum pernah menjabat di posisi pelaksana tugas pokok di institusi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perpres 52 tahun 2010, maka kenaikan pangkat Budi Waseso tersebut kental akan nuansa politik.
"Terlebih hasil temuan Komnas HAM juga tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden Joko Widodo maupun Badrodin Haiti. Dan kini malah nama Budi Waseso justru masuk dalam bursa calon Kapolri," kata Usman.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Edi Saputera Hasibuan mengungkapkan sampai siang ini, dari sembilan calon Kapolri yang ada, saat ini telah mengerucut sebanyak empat nama-nama calon Kapolri yang menggantikan Komjen Budi Gunawan yang saat ini ada ditangan Kompolnas.
"Saya kaji semua. Empat nama belum final. Saat ini kami masih teliti, minta masukan dari masyarakat. Pada akhirnya kita juga lakukan sampai final. Saya kira walau tidak resmi ini akan menambah masukan buat kami. Ada yg miliki nilai positif, ada yang nilainya negatif. Saya kira ada penyempurnaan," tegas Edi.
Namun, Edi menolak saat wartawan menanyakan siapa saja yang ada didalam daftar empat nama tersebut. Namun dia mengakui jika satu dari empat nama itu ada Komjen Budi Waseso.
Soal mengapa Komjen Budi Waseso ikut dicalonkan secara tiba-tiba, Edi Hasibuan tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, saat ini perwira yang masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri itu sudah berbintang tiga meski baru kemarin.
"Dia bintang tiga. Secara administratif penuhi syarat sebagai calon Kapolri. Kita kembalikan Pak Presiden mana keinginan beliau kita berikan pertimbangan. Saya kira tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya kita serahkan ke presiden," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaDia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaAKBP Rossa membidik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap.
Baca SelengkapnyaPencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dalam kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaMegawati juga bertanya siapa yang memanggil Hasto untuk hadir ke KPK
Baca Selengkapnyaelanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca Selengkapnya