Komjen Budi Waseso: Proses hukum gubernur Gorontalo harus jalan!

Merdeka.com - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sudah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Kasus ini dilaporkan Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang saat itu sempat menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.

Tak hanya menggelar jumpa pers untuk minta maaf, Rusli juga meminta maaf satu halaman penuh di koran lokal. Dalam iklan terpampang foto Rusli dan istrinya, Wakil Gubernur Idris Rahim dan istrinya, serta Sekda Gorontalo Winarni Monoarfa.

"Saya atas nama Gubernur Gorontalo, masyarakat Gorontalo dan pribadi meminta maaf kepada Komjen Budi Waseso serta kepada institusi Polri, bila saya dianggap berniat buruk kepada beliau," ungkap Rusli saat menggelar Konferensi Pers terkait program-program pemerintah di rumah dinasnya, Rabu (19/3).

Seperti diketahui, Budi melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Gorontalo pada 2013. Laporan itu dilakukan setelah ia mengetahui bahwa Rusli melaporkan kinerjanya kepada Kepada Kemenkumham dan Kapolri.

Beberapa hal yang dilaporkan seperti keberpihakan Budi kepada salah satu calon dalam pemilihan gubernur dan wali kota di Gorontalo. Budi juga dilaporkan karena tidak hadir dalam setiap rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida). Budi menilai laporan tersebut merupakan upaya menyingkirkan dirinya dari Gorontalo karena mengusut kasus korupsi.

Berikut wawancara merdeka.com dengan Komjen Budi Waseso terkait permintaan maaf gubernur Gorontalo:

Apakah sudah tahu gubernur Gorontalo minta maaf?

Ya saya tadi bertemu di Istana di depan jaksa agung dia (Rusli) menyampaikan minta maaf.

Lalu bagaimana dengan kasusnya?

Saya tidak ada masalah proses tetap jalan. Karena itu pertanggungjawaban hukum, hukum tidak kenal pejabat atau status seseorang.

Tidak akan mencabut laporan?

Walaupun beliau minta maaf proses berjalan, kan sudah P21. Saya pikir ditindaklanjuti aturan hukum yang berlaku.

Apakah dimaafkan?

Sebagai manusia saya memaafkan, Tuhan saja maha pemaaf terhadap hambanya. Tetapi pertanggungjawaban hukum selesaikan di jalur hukum. Ini pembelajaran hukum, hukum berlaku bagi siapa pun, walaupun pejabat harus bertanggungjawab.

Yakin memang nama baiknya dicemarkan?

Salah benar nanti buktikan di pengadilan.

Sejauh mana saat ini kasusnya?

Unsur sudah terpenuhi makanya kasus berlanjut. Prosesnya lama, masa pencemaran nama baik sampai 1,5 tahun lebih hampir dua tahun. Harus harus jujur dan adil dong usut kasus ini.

Artinya memang sejak awal bapak difitnah?

Itu sudah dibuktikan tim termasuk Menko Polhukam, Irwasum, turun langsung periksa saya ternyata ada 10 item yang dilaporkan tidak satu pun yang benar.

Memang targetnya menggeser sebagai kapolda karena usut kasus korupsi?

Ya berhasil menurunkan jabatan sebagai kapolda. Saya sudah buktikan, hak saya laporkan pencemaran nama baik. Saya dibilang berpihak, bermain politik, nanti buktikan di pengadilan.

Akan hadir di persidangan?

Saya akan hadir sebagai saksi korban. Saya sudah bilang dengan hakim dan jaksa jika diberi kesehatan. Saya akan buktikan, dan bertanggungjawab.