Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM akan surati SBY terkait kasus Bioremediasi Chevron

Komnas HAM akan surati SBY terkait kasus Bioremediasi Chevron Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komnas HAM telah mengeluarkan 4 aspek pelanggaran HAM terkait masalah kasus Proyek Bioremediasi Chevron. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 mendatang, Komnas HAM akan mengirim surat ke Presiden dan instansi-instansi negara lainnya.

"Besok hari Senin depan kami akan memberikan rekomendasi dengan mengirimkan surat ke Presiden SBY, Ketua DPR RI-Komisi III, Kejaksaan, Komisi Yudisial yang terkait dengan hakim dalam penyelesaian kasus ini," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai di kantornya Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (21/5).

Natalius juga menjelaskan, Komnas HAM akan datang langsung membawa surat ke pihak terkait. "Kita tidak hanya mengirimkan saja, kalau perlu mengantar langsung ke sana. Supaya upaya Komnas HAM ini juga dapat dilihat dan dirasakan. Semoga bisa cepat ditindak lanjuti," ujar Natalius.

Menurut Natalius, kasus bioremediasi Chevron ini adalah salah satu contoh potret kelalaian yang dilakukan oleh hakim. Komnas HAM juga terang-terangan akan melakukan perang terbuka kepada Kejaksaan.

"Selain rekomendasi, Komnas HAM secara kasarnya membuka perang terbuka. Menurut UU 39 kita harus melakukan perang terbuka. Karena perang rahasia melalui surat menyurat belum tentu mempan di negeri ini," ujar Natalius.

Komnas HAM berharap agar Presiden SBY agar juga ikut memperhatikan kasus ini secara serius. Selain itu Komnas HAM berjanji juga akan tetap melakukan pemantauan dan penyelidikan lanjutan pada kasus Bioremediasi Chevron ini. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
SBY Usul ke Prabowo Pisahkan KLHK jadi 2 Kementerian agar Efektif Atasi Perubahan Iklim
SBY Usul ke Prabowo Pisahkan KLHK jadi 2 Kementerian agar Efektif Atasi Perubahan Iklim

Indonesia diharapkan dapat lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap upaya global mengatasi pemanasan bumi.

Baca Selengkapnya
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Baca Selengkapnya
SYL Berencana Laporkan Dugaan Uang Korupsi Kementan Mengalir ke Green House Milik Pimpinan Partai
SYL Berencana Laporkan Dugaan Uang Korupsi Kementan Mengalir ke Green House Milik Pimpinan Partai

JPU KPK mempersilakan kubu SYL melaporkan dugaan aliran dana Kementan ke rumah kaca di Kepulauan Seribu milik pimpinan partai.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Aliran Dana Korupsi Mentan SYL ke Partai, Begini Reaksi NasDem
KPK Usut Aliran Dana Korupsi Mentan SYL ke Partai, Begini Reaksi NasDem

Partai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Minta Pendampingan Hukum 'Eks KPK' Hadapi Kasus Korupsi di Kementan
Syahrul Yasin Limpo Minta Pendampingan Hukum 'Eks KPK' Hadapi Kasus Korupsi di Kementan

SYL meminta pendampingan hukum usai dikabarkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Selengkapnya
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan

Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan SYL, Begini Tanggapan NasDem
Jelang Putusan SYL, Begini Tanggapan NasDem

SYL akan menghadapi vonis perkara suap dan gratifikasi hari ini

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Mahfud ke Polisi Kasus Pimpinan KPK Diduga Peras Mantan Mentan SYL
VIDEO: Perintah Mahfud ke Polisi Kasus Pimpinan KPK Diduga Peras Mantan Mentan SYL

Menko Polhukam Mahfud Md meminta agar kasus pemerasan diduga dilakukan pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diusut tuntas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: NasDem Sewot SYL Dijemput Paksa, Desak Polisi Tuntaskan Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK!
VIDEO: NasDem Sewot SYL Dijemput Paksa, Desak Polisi Tuntaskan Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK!

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak cepat mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang diusut

Baca Selengkapnya
Geram SYL Ditangkap, NasDem Desak Polisi Segera Usut Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK
Geram SYL Ditangkap, NasDem Desak Polisi Segera Usut Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK

Sahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya