Komnas HAM akan surati SBY terkait kasus Bioremediasi Chevron
Merdeka.com - Komnas HAM telah mengeluarkan 4 aspek pelanggaran HAM terkait masalah kasus Proyek Bioremediasi Chevron. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 mendatang, Komnas HAM akan mengirim surat ke Presiden dan instansi-instansi negara lainnya.
"Besok hari Senin depan kami akan memberikan rekomendasi dengan mengirimkan surat ke Presiden SBY, Ketua DPR RI-Komisi III, Kejaksaan, Komisi Yudisial yang terkait dengan hakim dalam penyelesaian kasus ini," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai di kantornya Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (21/5).
Natalius juga menjelaskan, Komnas HAM akan datang langsung membawa surat ke pihak terkait. "Kita tidak hanya mengirimkan saja, kalau perlu mengantar langsung ke sana. Supaya upaya Komnas HAM ini juga dapat dilihat dan dirasakan. Semoga bisa cepat ditindak lanjuti," ujar Natalius.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
Menurut Natalius, kasus bioremediasi Chevron ini adalah salah satu contoh potret kelalaian yang dilakukan oleh hakim. Komnas HAM juga terang-terangan akan melakukan perang terbuka kepada Kejaksaan.
"Selain rekomendasi, Komnas HAM secara kasarnya membuka perang terbuka. Menurut UU 39 kita harus melakukan perang terbuka. Karena perang rahasia melalui surat menyurat belum tentu mempan di negeri ini," ujar Natalius.
Komnas HAM berharap agar Presiden SBY agar juga ikut memperhatikan kasus ini secara serius. Selain itu Komnas HAM berjanji juga akan tetap melakukan pemantauan dan penyelidikan lanjutan pada kasus Bioremediasi Chevron ini. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaIndonesia diharapkan dapat lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap upaya global mengatasi pemanasan bumi.
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaJPU KPK mempersilakan kubu SYL melaporkan dugaan aliran dana Kementan ke rumah kaca di Kepulauan Seribu milik pimpinan partai.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaSYL meminta pendampingan hukum usai dikabarkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaBerharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca SelengkapnyaSYL akan menghadapi vonis perkara suap dan gratifikasi hari ini
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud Md meminta agar kasus pemerasan diduga dilakukan pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diusut tuntas.
Baca SelengkapnyaBendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak cepat mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang diusut
Baca SelengkapnyaSahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya