Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Beberkan Perlakuan Tak Manusiawi di Panti Rehabilitasi Sosial & Mental

Komnas HAM Beberkan Perlakuan Tak Manusiawi di Panti Rehabilitasi Sosial & Mental Ilustrasi Panti rehabilitasi. ©2016 Merdeka.com/Nuryandi Abdurohman

Merdeka.com - Komnas HAM menyoroti hak-hak penyandang disabilitas mental (PDM) salam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Komnas HAM menyampaikan adanya praktik dan perlakuan tidak manusiawi di beberapa panti sosial di Indonesia dalam menangani PDM.

Peneliti Komnas HAM, Mochamad Felani membeberkan satu per satu temuannya di tiap panti yang didatangi pihaknya. Pada sebuah panti di Kabupaten Brebes, ditemukan masih ada praktik pemasungan yang diketahui melanggar HAM.

"Di sana ditemukan satu ruangan, satu kamar, diisi penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan. Mereka disatukan di satu ruangan dan itu akan potensial pelecehan seksual segala macam," katanya di Kantor Komnas HAM, Senin (3/12).

Tak hanya panti di Brebes, Komnas HAM membeberkan hasil observasi dua panti di daerah Cilacap. Kondisi keduanya sama-sama tidak manusiawi. Di panti pertama, Komnas HAM menemukan 20 penyandang disabilitas mental yang dikurung di ruang isolasi yang beralaskan tanah dan tergenang air.

"Penyandang disabilitas mental dimasukan di ruangan itu yang menyatu dengan tempat buang air," jelas Felani.

Namun, Komnas HAM akhirnya menemukan panti rehabilitasi sosial yang cukup manusiawi menangani penyandang disabilitas mental, panti itu berada di Sleman dan Bantul.

"Mereka tidak dipasung dan dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Mereka juga diberdayakan dengan melakukan pekerjaan melipat boks kertas. Mungkin itu tidak terlalu tinggi nilainya ya. Satu boks paling hanya dihargai berapa rupiah. Tetapi mereka menjadi merasa dihargai, merasa dibutuhkan," ujarnya.

Menurut Felani, seharusnya pemerintah lah yang mengambil alih penangan penyandang disabilitas mental, bukan yayasan pribadi.

"Seharusnya hal kaya gini jangan serahkan ke sektor privat. Artinya kan pemerintah membebankannya ke masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan mereka," tegasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kompolnas Minta Polisi Diduga Lecehkan Tahanan Wanita di Sulsel Dipecat
Kompolnas Minta Polisi Diduga Lecehkan Tahanan Wanita di Sulsel Dipecat

Kompolnas juga meminta atasan polisi yang diduga lecehkan tahanan wanita disanksi etik.

Baca Selengkapnya
Pungli di Lapas Cebongan, 1 Pegawai dan 8 Warga Binaan Terlibat
Pungli di Lapas Cebongan, 1 Pegawai dan 8 Warga Binaan Terlibat

Kedelapan warga binaan itu terindikasi membantu pegawai berinisial M.

Baca Selengkapnya
Tiga Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Vina dan Eki Cirebon, Ada Pelanggaran HAM hingga Penyiksaan
Tiga Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Vina dan Eki Cirebon, Ada Pelanggaran HAM hingga Penyiksaan

Pemantauan Komnas HAM menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Kemenkum HAM Jateng Telusuri Kebenaran Aksi Mesum Napi dan Perempuan di Lapas
Kemenkum HAM Jateng Telusuri Kebenaran Aksi Mesum Napi dan Perempuan di Lapas

Sedangkan mengenai adanya bilik asmara, dengan jelas membantas keberadaan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya
Mengenal Kamp Plantungan, Penjara Tapol Perempuan
Mengenal Kamp Plantungan, Penjara Tapol Perempuan

Para tahanan politik perempuan yang diduga terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditahan di Kamp Plantungan.

Baca Selengkapnya
Marak Kasus Perundungan di Pesantren, Ini Langkah Menteri PPA
Marak Kasus Perundungan di Pesantren, Ini Langkah Menteri PPA

Kasus perundungan di dunia pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi perhatian Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Baca Selengkapnya
16 Tahanan Polsek Tanah Abang Kabur, Kompolnas Minta Propam Turun Tangan
16 Tahanan Polsek Tanah Abang Kabur, Kompolnas Minta Propam Turun Tangan

Hal itu perlu dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Baca Selengkapnya
"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"

Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.

Baca Selengkapnya
Miris! Tahanan Palestina Ungkap Kekerasan dan Pelecehan Jadi Bagian dari Sistem Penahanan Israel
Miris! Tahanan Palestina Ungkap Kekerasan dan Pelecehan Jadi Bagian dari Sistem Penahanan Israel

Wawancara yang dilakukan oleh The Guardian mengungkap fakta mengerikan di balik penjara Israel yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari sistem penahanan.

Baca Selengkapnya
Anak Lapor Diperkosa Malah Dicabuli Polisi, KPAI Minta Polri Berbenah
Anak Lapor Diperkosa Malah Dicabuli Polisi, KPAI Minta Polri Berbenah

KPAI saat ini berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa  Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir

Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil

Baca Selengkapnya
Natalius Pigai Ungkap Alasan Prabowo Beri Amnesti ke Ribuan Narapidana
Natalius Pigai Ungkap Alasan Prabowo Beri Amnesti ke Ribuan Narapidana

Narapidana yang akan diberikan amnesti adalah yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, pengidap penyakit berkepanjangan dan gangguan jiwa.

Baca Selengkapnya