Komnas HAM bentuk tim usut dugaan kriminalisasi pimpinan KPK

Merdeka.com - Komnas HAM telah membentuk tim terkait dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Tim ini beranggotakan 22 orang dengan komposisi 8 komisioner dan selebihnya ahli hukum dari Komnas HAM.

"Tim akan bekerja cepat mempertimbangkan pengaduan dari KontraS dan lembaga-lembaga lain. Kami juga akan fokus kepada dugaan kriminalisasi pimpinan KPK," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis kepada wartawan di ruang pleno utama kantor Komnas HAM, Selasa (27/1).

Nurcholis memaparkan, tim yang juga diketuainya itu sudah bertemu dan meminta informasi kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "Selanjutnya jam 15.00 WIB ini sudah konfirmasi akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK dan jajaran terkait dan besok akan melakukan koordinasi dengan Wakapolri," katanya.

Dia melanjutkan, apa yang ingin dibuktikan oleh Komnas HAM adalah proses penangkapan Bambang Widjayanto yang terindikasi tidak pantas. Maka dari, itu Nurcholis mengacu pada UU No 39 Tahun 1999 untuk melihat apakah ada abuse of power oleh Polri.

Nurcholis berharap semua proses selesai dengan cepat. Untuk itu dia memasang target kurang dari sebulan untuk menyelesaikan ini. Karena menurutnya, semakin lama durasi proses, semakin tidak efektif kerja timnya.

"Kita pasang target 7 hari untuk menyusun draft awal. Sudah disampaikan ke tim untuk bekerja lebih cepat," tandasnya.

Sebelumnya, setelah kemarin tertunda, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, hari ini akhirnya mendatangi Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia menyatakan kehadirannya hanya mengikuti saran para kuasa hukumnya buat melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam proses penangkapan dilakukan oleh tim penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada 23 Januari lalu.

Bambang nampak didampingi beberapa kuasa hukum saat mendatangi Gedung Komnas HAM. Dia nampak sumringah saat ditanyai oleh awak media.

"Saya diminta tim lawyer ke sini. Saya hanya mengikuti," kata Bambang kepada awak media di Jakarta, Selasa (27/1).