Komnas HAM dan KPK bikin dongkol Fahri Hamzah

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat dongkol Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Lembaga ini dianggap hanya menghabiskan uang negara. Sehingga banyak kegiatan dilakukan tidak memberi efek luas kepada masyarakat.

Fahri bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komnas HAM, KPK dan sejumlah lembaga semi negara. Dia menyebut setidaknya ada 106 lembaga semi negara layak dibubarkan.

"Gunanya apa buat kita? Ngabisin uang. Termasuk Komnas HAM, KPK. Karena ini fungsinya ada dalam negara. Makanya mereka disebut state auxiliary agency itu karena pada dasarnya fungsi ini ada dalam negara tapi dulu dianggap enggak efektif, ini dianggap diperlukan. Sekarang kalau fungsinya dianggap ada dalam negara ya ngapain? Ini bubarkan aja," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Fahri, pada dasarnya fungsi dua lembaga ini sudah ada di dalam negara. Pembentukan ini juga karena diperlukan. Sehingga bisa dibubarkan bila dirasa tidak lagi diperlukan.

"Komnas HAM seperti yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini. Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan karena pada dasarnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik," ungkapnya.

Kekesalan Fahri kepada dua lembaga ini, terkait beberapa masalah. Untuk KPK, pihaknya kini tengah memanas lantaran adanya Pansus angket KPK. Sikap KPK dirasa selama tidak kooperatif dengan para anggota dewan.

Sedangkan untuk Komnas HAM, ini terkait hasil penelusuran terhadap 60 calon anggota Komnas HAM. Didapatkan ada 19 calon memiliki kompetensi baik, 23 calon memiliki kompetensi cukup baik dan lima calon masih harus mendalami isu-isu HAM. Ada lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

"Dari segi independensi ditemukan ada 13 calon yang berafiliasiasi ke partai politik, 13 calon berafiliasiasi dengan industri/korporasi dan 9 orang memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," kata Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Totok Yulianto.

Menurut Totok, dilihat dari segi kapasitas ada 11 calon memiliki masalah dalam hal kerja sama, 16 calon dalam hal komunikasi, sembilan calon dalam hal pengambilan keputusan, 12 calon dalam hal kinerja dan 12 calon bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

"Melihat dari segi integritas didapatkan temuan, lima orang terkait masalah korupsi/gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman," terangnya.