Komnas HAM Dibully saat Protes Pelabelan KKB Sebagai Teroris

Merdeka.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, bahwa pihaknya kerap mendapat perundungan ketika membicarakan sesuatu termasuk saat protes terkait pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Awalnya Taufan berbicara soal dialog damai untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Usulan dialog damai itu sudah ia sampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Pihaknya pun meminta Kepala Negara memberikan dukungan politik kepada Komnas HAM agar tidak dirundung.

"Komnas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut sebagai dialog damai, usulan itu sudah kami sampaikan ke Bapak Presiden, kemudian mendapat sambutan yang positif. Bahkan waktu itu kami minta kalau misalkan Komnas HAM idenya ini disetujui maka Bapak Presiden tolong juga berikan dukungan politik silakan gimana caranya," katanya dalam diskusi virtual, Rabu (5/5).

"Tapi artinya supaya kami ini jangan lagi diserang sana sini saja, kan kalau kita ngomong sesuatu selalu diserang sana sini gak ada yang selesai lah, apapun itu termasuk sekarang kami menolak pelabelan teroris ya perundungan terhadap lembaga itu terjadi," sambungnya.

Taufan mengungkapkan sejumlah perundungan yang terjadi kepadanya. Diantaranya digunjingi berfoto bareng bersama Tommy Soeharto dan menjadi komisaris PT Freeport di Papua.

"Saya diungkit ungkit lagi lah saya pernah berfoto sama Tommy Soeharto padahal foto itu dari dulu udah dibantah, bukan saya itu," kata dia.

"Pernah jadi komisaris freeport, kapan saya jadi komisaris freeport, perundungan itu juga terhadap teman teman komisioner-komisioner lain terhadap lembaga," ujarnya.

Maka dari itu, Komnas HAM meminta dukungan politik agar usulan dialog damai dengan kelompok di Papua bisa terjadi. Menurutnya, Menkopolhukam Mahfud MD dan Mensesneg Pratikno juga diminta Presiden mendiskusikan perihal dialog damai tersebut.

"Jadi kami katakan ide ini kami usulkan tapi tolong ada dukungan politik, Presiden mengatakan iya komitmennya di depan Pak Menkopolhukam jadi ada Pak Mahfud waktu itu dan ada Pak Pratikno waktu itu bahkan Pak Pratikno dan Pak Mahfud dimintakan diskusikan mendalam dengan Komnas HAM bagaimana dialog damai itu dilakukan, sekarang kita susun," pungkasnya.