Follow
Komnas HAM diminta tak diam Sutiyoso dicalonkan jadi KaBin
Merdeka.com - Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso dinilai tidak layak menjadi KaBIN karena terlibat pelanggaran HAM.
"Kami mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Presiden Jokowi untuk menolak pencalonan Sutiyoso. Komnas HAM jangan diam," ujar Sueb dalam orasinya di depan Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Lanjut dia, pencalonan Sutiyoso adalah sebuah sikap mencederai demokrasi. Sutiyoso dinilai terlibat dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli di Kantor PDIP, Tragedi Baliho, tragedi 27 Juli dan penggusuran kaum miskin di Jakarta.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Kenapa Komnas HAM periksa Usman Hamid? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
"Bagaimana orang yang melanggar HAM bisa memimpin BIN. Ini melanggar demokrasi kita," lanjut dia.
Selain itu, JMI juga meminta Komnas HAM mengusut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan Sutiyoso selama menjabat Pangdam Jaya.
"Kami minta Komnas HAM usut tuntas kasut ini. Jika tidak tanggap, kami anggap Komnas HAM berkonspirasi dengan Sutiyoso," lanjut Sueb.
Setelah mengadakan aksi di depan Komnas HAM, puluhan mahasiswa JMI ini bergerak menuju Kantor PDIP untuk menabur bunga.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga menyita ponselnya
Baca Selengkapnya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya
Suasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca Selengkapnya
Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca Selengkapnya
Pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM itu buntut penyitaan sejumlah barang dan handphone Hasto dan asistennya yang bernama Kusnadi oleh penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca Selengkapnya
Kubu Hasto menilai mulai dari buku hitam sampai handphone yang disita oleh KPK tidak ada kaitan dengan Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca Selengkapnya