Komnas HAM Harap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan untuk Jelaskan Soal TWK Pegawai

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami berharap pimpinan KPK maupun pihak-pihak lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM untuk bekerja sama. Datang kepada Komnas HAM untuk memberikan berbagai informasinya agar publik luas mengetahui apa sejatinya kasus ini," kata Komisioner Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, Minggu (6/6).

Eks Plt Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) ini menyebut, ada dua hal yang akan didalami terkait penyelidikan TWK KPK. Pertama, terkait persoalan sebenarnya yang terjadi dalam proses TWK KPK.

"Kedua, untuk juga menjadikan apakah memang ini bagian dari peristiwa pelanggaran HAM ataukah bukan," ujarnya.

Mengenai tanggal pemeriksaan terhadap pimpinan KPK, Anam enggan mengungkap. Dia hanya memastikan pemeriksaan dilakukan pada waktu yang tepat.

"Tunggu hari saja. Tapi kita panggil dengan waktu yang patut. Suratnya sudah kami tanda tangani, kemarin sudah kami cek juga sudah dikirim secara langsung ke berbagai institusi. Oleh karenanya, kami menduga surat tersebut sudah diterima karena memang ada surat tanda terima," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku tidak paham dengan pemanggilan yang dilayangkan Komnas HAM.

"Saya tidak paham apa yang akan ditanyakan oleh Komnas HAM," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

Firli mengatakan, pimpinan KPK dalam memberikan keputusan terkait TWK adalah kolektif kolegial. Tanggung jawab yang dipegang pimpinan juga ditanggung bersama.

"Tetapi yang pasti adalah tentu kita sudah bahas dengan rekan-rekan pimpinan KPK karena sesungguhnya pimpinan KPK adalah koletif kolegial sehingga apapun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama secara tanggung renteng," katanya.