Komnas HAM Harap Tawaran Kapolri Tak Kaburkan Rekomendasi 57 Pegawai KPK Dipecat

Merdeka.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku sudah bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk membicarakan nasib 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kata Taufan, Menko Polhukam dan Mensesneg menawarkan solusi kepada mantan pegawai yang dipecat.

"Soal TWK KPK, dalam diskusi kami yang terakhir dengan Pak Menko Polhukam dan Pak Mensesneg tempo hari memang ada tawaran untuk dicarikan solusi lain," ujar Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10)

Solusi itu adalah tawaran dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut mantan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Taufan berharap, semua pihak menerima tawaran Kapolri dan menjadi solusi polemik TWK KPK.

"Kita lihat sekarang ada tawaran dari Pak Kapolri, ya mudah-mudahan semua pihak bisa menerima itu, ya Alhamdulillah itu bisa menjadi solusi," kata Taufan.

Namun, Taufan memberikan catatan yaitu rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman RI harus tetap diterima. Meski sudah ada tawaran Kapolri sebagai solusi polemik pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Komnas HAM tetap meminta kepada Pak Menko dalam pembicaraan kami yang terakhir, ya solusi ini harus dengan satu catatan bahwa berarti rekomendasi Komnas dan Ombudsman itu diterima. Itu yang tempo hari kita sampaikan," kata Taufan.

Dalam rekomendasinya, Komnas HAM menyebut pelaksanaan TWK KPK ada pelanggaran hak asasi manusia. Ada 11 pelanggaran HAM dalam tes tersebut.

Pelanggaran hak itu adalah hak keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan dan hak atas rasa aman.

Sementara Ombudsman RI menyatakan adanya tindakan malaadministrasi dalam proses pelaksanaan TWK KPK. Karenanya, KPK diminta memperbaiki perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil dalam kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.