Komnas HAM Ingin Jelaskan Langsung ke Jokowi soal Polemik TWK KPK
Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Chairul Anam berharap, pihaknya bisa menjelaskan secara langsung temuan terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Anam, penjelasan langsung kepada Jokowi terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksaan TWK sangat penting.
"Kami berharap tetap bisa menjelaskan secara langsung. Penjelasan ini penting agar Presiden dapat mendengarkan secara komprehensif," ujar Anam dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9).
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
Anam mengaku hingga kini belum mendapat kepastian apakah bisa menjelaskan langsung temuan tersebut kepada Jokowi atau tidak. Namun Anam menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak istana terkait permintaannya itu.
"Belum ada kabar terkait jadwal. Hanya saja Minggu kemarin telah berkomunikasi dengan pihak istana," kata Anam.
Sebelumnya, Komnas HAM telah menyampaikan temuan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK kepada Presiden Jokowi.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebut pihaknya menyerahkan rekomendasi tersebut pada pekan lalu. Kini, Komnas HAM tengah menunggu respons dari Jokowi.
"Tinggal menunggu respons Presiden," ujar Beka Ulung melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/9/2021).
Beka menyebut Komnas HAM meminta waktu dan kesempatan kepada Jokowi untuk menjelaskan temuannya secara langsung. Menurut Beka, dengan tatap langsung bersama Jokowi, pihaknya bisa menerangkan detail dugaan pelanggaran dalam TWK.
"Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada," kata Beka.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJohan Budi mengaku ingin mengembalikan marwah KPK.
Baca SelengkapnyaKPK mendorong pelaksanaan wawancara Capim dan Dewas KPK dapat dilakukan dengan terbuka dan dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung/streaming.
Baca SelengkapnyaSepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi untuk Cak Imin itu sebelumnya dititipkan lewat dua kader PKB yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca Selengkapnya