Follow
Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM di Papua Jangan Dianggap Sederhana
Merdeka.com - Komnas HAM, M Choirul Anam mengatakan, isu pelanggaran HAM di Papua jangan dianggap sederhana. Sebab itu upaya harus tetap dilakukan untuk menghormati HAM dan hukum yang berlaku.
Hal tersebut seiring banyaknya korban dari aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB), terakhir yaitu gugurnya Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Putu Danny Nugraha Karya dalam kontak tembak di kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua pada Minggu (25/4).
"Khusus untuk Papua, isu pelanggaran HAM jangan dianggap sederhana. Oleh karenanya setiap upaya tetap harus menghormati HAM dan hukum," katanya dalam pesan singkat, Selasa (27/4).
-
Bagaimana Kemlu membantu menyelesaikan konflik? Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sidharta R. Suryodipuro, mengatakan resolusi konflik Myanmar akan dibahas oleh para pemimpin negara ASEAN, kendati pihak pemerintah Myanmar tidak mengutus delegasi resmi.
-
Apa saja yang dilakukan untuk membangun kerukunan di Kutai Timur? 'Karena program Kutai Timur sejak 2005 sampai sekarang itu ada satu program yang terus digulirkan dan itu menjadi andalan Kutai Timur yaitu Da’i Pembangunan dan Kerohaniawan pembangunan. 'Mereka ada dimana-mana, dalam kerangka membangun dan membersamai masyarakat dengan pesan-pesan keagamaan pada masing-masing agama,' kata Ardiansyah.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa saja yang perlu diampuni untuk mencapai perdamaian dengan masa lalu? Kamu perlu memaafkan diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam masa lalu yang kelam.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa tugas utama PPKA? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Ambang HL menjelaskan bahwa petugas PPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perjalanan kereta api di stasiun.
Selain itu penting juga untuk membangun proses penghentian kekerasan. Lalu dicari jalan keluar untuk membuat langkah perdamaian.
"Penghentian kekerasan dan Membuat jalan damai," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, situasi keamanan di Papua harus dievaluasi. Hal tersebut seiring dengan gugurnya Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4).
Dalam rapat tersebut, Moeldoko meminta berbagai masukan dari Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. Hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.
Sementara itu Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw mengatakan perlu adanya sinergitas di lapangan. Sebab hingga saat ini hal tersebut padu. Dengan begitu upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan memiliki tiga solusi dalam mengatasi persoalan di tanah Papua
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca Selengkapnya
"Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu insyaAllah konflik itu akan tiada," kata Anies.
Baca Selengkapnya
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca Selengkapnya