Komnas HAM Mengaku Alami Doxing Saat Usut Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Merdeka.com - Komnas HAM membentuk tim untuk menginvestigasi peristiwa bentrokan antara polisi dan anggota laskar FPI di Tol Cikampek, beberapa waktu lalu. Peristiwa itu menyebabkan enam orang anggota laskar tewas usai terkena tembakan. Hasil investigasi sudah disampaikan Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menceritakan bagaimana pihaknya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama proses investigasi berlangsung. Salah satu bentuk perbuatan yang menyenangkan tersebut terkait tindakan doxing.
Choirul sangat menyayangkan hal itu apalagi sampai ke personal anggota Komnas HAM lewat penyebaran informasi pribadi untuk penggiringan opini.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
"Belakangan muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM. Komnas HAM berharap kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif yang bisa dipertanggungjawabkan sumber dan faktanya," tutur Choirul dalam keterangannya, Selasa (29/12).
Menurut Choirul, hal lain yang menimpa Komnas HAM adalah banyaknya pemberitaan bohong alias hoaks terkait hasil investigasi kasus penembakan enam Laskar FPI. Keseluruhannya tersebar di berbagai platform media sosial.
"Adanya pemberitaan yang mencampuradukkan berita lain yang seolah-olah bagian dari berita dalam konteks peristiwa ini. Muncul juga informasi yang membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus yang lain, padahal kasus yang lain juga ditangani oleh Komnas HAM secara transparan," jelas dia.
Salah satunya adalah hoaks bahwa Komnas HAM menemukan adanya rumah penyiksaan yang digunakan aparat kepolisian dalam kasus penembakan Laskar FPI.
"Saya pastikan Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan. Sampai saat ini kami masih berproses mendetailkan semua peristiwa," kata Choirul.
Menurutnya, pihaknya selalu mengeluarkan rilis resmi baik itu melalui konferensi pers atau pun keterangan tertulis terkait transparansi hasil investigasi kasus penembakan Laskar FPI.
"Statement itu tidak tepat, tidak pernah kamu sampaikan," ujarnya.
Ditambahkan Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin, dalam proses penyelidikan kasus penembakan Laskar FPI ini tim menemukan sejumlah fakta. Salah satunya, sejumlah pihak yang sengaja menyebarkan hoaks atas investigasi kasus itu.
"Bahkan belakangan sampai menyerang personal Komnas HAM. Saya harapkan ini dihentikan," jelas Amiruddin.
Hasil Investigasi Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapatkan barang bukti proyektil dan selongsong dari hasil investigasi. Ada 7 proyektil yang ditemukan.
"Pertama, proyektil jumlahnya 7. Nah tapi 1 kami tidak terlalu yakin, jadi 1 dari 7 itu kami tidak terlalu yakin, yang yakin cuma 6," kata Anam saat konferensi pers, terkait penyelidikan tewasnya 6 anggota FPI di kantor Komnas HAM, Senin (28/12)
"Kedua, selongsong jumlahnya 4. 3 Utuh, 1-nya kami duga bagian belakang. Satu lagi (no. 17) apakah ini bagian dari selongsong itu kami belum bisa menilai. Ini (selongsong no.17) tetap kita masukan ke sini tapi dengan catatan. Yang 1 proyektil tadi juga begitu," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menjelaskan barang bukti tersebut ditemukan di lokasi terjadinya penembakan.
"Didapatkan proyektil peluru, ini proyektilnya dan juga selongsong ini juga didapatkan Komnas HAM di jalanan itu, ini udah kami dapatkan," kata Amiruddin.
"Selongsong 4, tiga utuh. Kami duga bagian belakang, ini kayak bagian pelatuknya yang frem selongsongnya 3, kalau yang satunya apakah ini betulan kami belum bisa menilai, dengan catatan belum frem, yang proyektil juga berbeda-beda. Kami catat," sambungnya.
Selanjutnya, Komnas HAM akan meminta bantuan ahli untuk meneliti temuan selongsong tersebut.
"Terhadap ini semua, bukti-bukti ini alat-alat bukti ini tentu kami membutuhkan ahli lainnya, dalam kesempatan ini juga masih dalam proses," lanjut Amiruddin.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga menyita ponselnya
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaAsisten Hasto Kristiyanto sebelumnya melaporkan penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.
Baca SelengkapnyaAsisten Hasto PDIP sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK mengamankan 4 barang bukti elektronik milik keluarga Donny.
Baca SelengkapnyaPada putusan pertama, MKMK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada 9 hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaSalah satu laporan dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
Baca SelengkapnyaLaporan disampaikan oleh kuasa hukum keempat anggota DPRD Bengkalis Harris Wilson dari Kantor Hukum Patar Pangasian dan Rekan ke Polda Riau.
Baca SelengkapnyaKusnadi menyebut tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK sebagai intimidasi.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui sempat menggeledah kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah terkait kasus mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca Selengkapnya