Follow
Komnas HAM Minta Jokowi Berani Ambil Keputusan Dialog Damai Dengan KKB
Merdeka.com - Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, mendorong Presiden Joko Widodo berani mengambil sikap untuk berdialog damai dengan kelompok bersenjata Papua. Menurutnya, semua pihak ingin adanya keputusan damai agar konflik di Papua berakhir.
"Presiden harus berani mengambil satu keputusan yang tegas bahwa jalan damai itu paling dimaui oleh semua pihak," katanya dalam dialog Stop Pelanggaran HAM, Papua Damai yang disiarkan GAMKI, Rabu (5/5).
Menurutnya, para pejabat kerap mengklaim konflik yang terjadi akibat tindakan kriminal kelompok bersenjata Papua. Tetapi, Taufan yakin mayoritas masyarakat Papua berpendapat ingin berdialog damai.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
"Walaupun dalam beberapa pernyataan pejabat pejabat kita sering kali mengatakan ini semua atas permintaan masyarakat di Papua," ucapnya.
"Saya yakin karena tim kami di Papua selalu mengatakan saya tanya berkali-kali, apa pendapat mayoritas masyarakat, ya mereka mengatakan damai," tambah Taufan.
Dirinya juga telah bertemu dengan tokoh agama yang di antaranya para pendeta di Papua. Kata dia, semua memberikan dukungan sama yaitu ingin berdialog damai. Taufan pun mengajak para pihak menekan pemerintahan Jokowi agar mau berdialog damai dengan kelompok bersenjata di Papua.
"Jadi kita saya masih tetap optimis mudah-mudahan kita semua ini bisa memberikan tekanan yang kuat terhadap pemerintahan Jokowi meskipun kebijakan (pelabelan teroris) ini sudah terjadi dan kita pasti sangat keberatan dengan kebijakan ini," ungkapnya.
"Tetapi sekali lagi upaya kita untuk bersama-sama teman teman GAMKI, bapak pendeta, bapak pastur dan lain lain memberikan tekanan kepada pemerintah melalui berbagai cara supaya pilihan dialog damai yang kita kedepankan," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya
Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca Selengkapnya
Tiga calon presiden 2024 telah menyampaikan visi-misi pada debat pertama capres 2024 pada Selasa (12/12) malam.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud menyatakan telah memiliki strategi menyelesaikan masalah KKB dan konflik di Papua.
Baca Selengkapnya
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya
Capres Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya soal penyelesaian kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua
Baca Selengkapnya
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya