Komnas HAM Minta Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Tak Makan Korban Jiwa Lagi

Merdeka.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Atnike Nova Sigiro mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk segera melepaskan pilot Susi Air Kapten Philips Marthen.

“Mendesak TPNPB-OPM segera melepaskan Philips Marthen selaku warga negara asing yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Papua,” ujar Atnike, Rabu (19/4).

Permintaan ini menyusul tewasnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin akibat ditembak kelompok yang dikenal juga dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu pada Sabtu (15/4).

KKB melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI ketika mereka tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera sejak awal Februari lalu.

Komnas HAM mendukung upaya pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelamatan pilot Susi Air. Namun, dia mengingatkan operasi penyelamatan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situsi di mana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa.

“Mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai tindak kekerasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM,” ucapnya.

Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.

Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.

“Turut berduka cita atas korban jiwa dan luka dari anggota TNI, khususnya prajurit TNI Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin,” ujar Atnike, dilansir dari Antara.

Komnas HAM juga mengajak agar seluruh pihak menahan diri dalam merespons situasi di Papua guna mencegah eskalasi konflik.