Follow
Komnas HAM minta pemerintah fokus kerja tak urusi ormas
Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi kantor Menko Polhukam untuk menyampaikan pengaduan kebebasan berserikat Presidium 212 dan HTI. Kedua ormas tersebut telah melaporkan masalah mereka kepada pihaknya karena menganggap adanya kriminalisasi ulama.
Natalius menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu membuat kegaduhan dengan mengurusi ormas. Akhirnya, dia menambahkan, energi yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan habis untuk mengurusi masalah ini.
"Inikan masa pemerintahan tinggal 1,5 tahun lagi, energi jangan terus kita habiskan dengan perkara kegaduhan ini, kita ke depan harus kerja, masih banyak pengangguran, kemiskinan, kekerasan pada wanita," katanya di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/6)
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Siapa saja yang perlu memiliki tenggang rasa? Dengan memiliki tenggang rasa, seseorang juga akan lebih dapat menerima perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
-
Kenapa Arsjad Rasyid menyinggung soal netralitas? Ketua TPN Arsjad Rasyid menyinggung soal netralitas seorang pemimpin hingga hak berdemokrasi atas insiden itu.'Apa yang dikatakan oleh para pemimpin daripada semua yang ada di negara ini yang mengatakan netralitas, netralitas, netralitas, dan semua ini kita, semua masyarakat mempunyai hak.
Dia mengaku, telah menyiapkan rekomendasi yang akan diberikan kepada Menko Polhukam Wiranto. Namun, dia mengungkapkan, tidak bisa menyampaikan apa yang direkomendasikan pada Dewan Pembina Partai Hanura itu.
"Oh itu belum, hal-hal yang terkait materi rekomendasi belum bisa kia ungkap, kita upayakan rekomendasi dan rekonsiliasi. Saya rasa itu yang diinginkan semua orang," jelasnya.
Sebelumnya, Presidium 212 dan HTI sempat mendatangi Komnas HAM terkait adanya pelanggaran HAM terhadap ulama, Rizieq Syihab dan kebebasan berserikat.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agun mengatakan kepada Pigai bahwa berkantor tidak perlu menunggu gedung dan tidak menunggu anggaran Rp20 triliun
Baca Selengkapnya
PKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik.
Baca Selengkapnya
NU menjadi ormas keagamaan pertama yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Baca Selengkapnya
Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca Selengkapnya
Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca Selengkapnya
Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang
Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca Selengkapnya
Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat, serta tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.
Baca Selengkapnya
Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.
Baca Selengkapnya
Meskipun ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola tambang, prosedur dan regulasi tetap harus dipatuhi.
Baca Selengkapnya