Komnas HAM Nilai Penyelesaian Masalah di Papua Tak Bisa Terus dengan Kekerasan
Merdeka.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menilai, menyelesaikan masalah di Papua mesti dengan cara kebangsaan. Menurutnya, mengakhiri ketegangan di Papua tidak bisa dengan pendekatan kekerasan.
"Sesungguhnya kita di Papua ini menghadapi masalah apa sih, perspektif luasnya itu adalah kita menghadapi masalah berbangsa yang belum selesai, cara menyelesaikannya dengan konteks berbangsa itu," kata Amiruddin dalam diskusi KKB Teroris atau Bukan, Kamis (29/4).
Dia bilang, cara pemerintah menyelesaikan masalah Papua tidak berbeda dengan sebelumnya. Maka dari itu, pendekatannya mesti diubah dengan tidak memakai kekerasan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Apa makna utama dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? 'Kemerdekaan adalah fondasi kekuatan bangsa kita. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus!'
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang terkena dampak terorisme di Indonesia? Di Indonesia, aksi terorisme telah menyebabkan banyak kerugian dan korban. Mereka menjadi korban terorisme mengalami disabilitas seumur hidupnya, bahkan tak sedikit juga yang harus meregang nyawa.
-
Bagaimana rakyat Indonesia menjaga persatuan? Dengan keanekaragaman suku dan budaya yang dimiliki, masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bentuk kesatuan dalam perbedaan.
"Kenapa? ini enggak bisa dengan cara-cara kekerasan terus, masa kita menyelesaikan masalah Papua ini tidak beda dengan 30 tahun lalu, saya ini 98 demo di jalan Jakarta untuk menuntut perbedaan cara menangani (kekerasan) itu, makanya kita berubah sistem politik kita," ujarnya.
Amir menegaskan, dalam konteks berbangsa, hak asasi manusia harus terdepan agar setiap warga negara di Republik Indonesia dihargai harkat dan martabatnya. Kata dia, bila menyelesaikan masalah bangsa menggunakan emosi maka tidak akan selesai.
"Saya belajar banyak dari Aceh, saya setengah Aceh darah saya, saya tahu rasanya jadi korban, jadi kita gak main main masalah begini, makanya mari kita duduk, capek iya, panjang jalannya iya, tapi kita enggak mau lagi korban lagi jatuh siapapun korban itu," ujarnya.
"Bisa bayangin enggak anak anak muda, prajurit muda dikirim ke Papua, enggak tahu medan, tiba tiba menghadapi situasi kayak gini, jadi bagaimana kita rasa kayak begini," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan memiliki tiga solusi dalam mengatasi persoalan di tanah Papua
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan.
Baca Selengkapnya