Komnas HAM Sebut Ada Kelalaian Biarkan Lubang Eks Tambang Menganga di Kaltim

Merdeka.com - Tiga komisioner Komnas HAM sore ini tadi, melihat langsung kolam dari lubang eks tambang batubara yang menewaskan anak di Samarinda, Kalimantan Timur. Komnas HAM menyebut ada kelalaian, hingga membiarkan kolam tambang menganga tanpa ditutup kembali selama 10 tahun terakhir ini.

Kedatangan tiga komisioner Komnas HAM itu, ingin melihat lebih dekat kondisi lubang eks tambang di Kalimantan Timur, yang telah menewaskan 35 nyawa anak. Faktanya, ketiganya dibikin terkejut.

"Kalau liat secara langsung ini, ada rumah (dekat kolam bekas tambang) dan dibiarkan begitu saja, dalam konteks hukum disebut Gross Necligence, atau kelalaian yang amat sangat," kata Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam, ditemui di sela tinjauan dia di kolam eks tambang di RT 20 Kelurahan Simpang Pasir, Palaran, Samarinda, Senin (29/7) sore.

Anam menerangkan, dalam kasus lubang tambang, ada kewajiban yang mesti dilaksanakan. "Ini tidak dilaksanakan, abai, kategorinya kelalaian amat sangat mendekati kesengajaan. Jadi memang harus diusut," ujar Anam.

"Karena rentang waktu yang cukup panjang, (lubang eks tambang) dibiarkan menganga 10 tahun dengan pembiaran begini, ini jadi kesengajaan. Apalagi kejadiannya terus menerus (korban nyawa hingga 35 anak)," tambah Anam.

Dari fakta di lapangan, lanjut Anam, sejatinya memiliki konsekuensi hukum. "Makanya kami datang, kami melihat, dan ini mesti diusut. Ini kan soal tata kelola, kenapa sih nggak selesai-selesai begini (menutup lubang tambang)," terang Anam.

"Ini isu tata kelola yang tidak akuntabel. Kita akan coba kerjasama dengan KPK, untuk melihat ini. Bukan hanya pelanggaran HAM, bukan cuma nutup lubang ini, tapi juga tata kelolanya. Klo ada bau korupsi, ya korupsi. Model seperti ini jadi penting karena ini terus menerus, korban terus bertambah. Lubang lama belum ditutup, bikin lubang berikutnya," jelas Anam.

"Kan ada aturan lokasi tambang dengan perumahan, permukiman. Kalau dilihat dari 2 sisi, soal HAM dan korupsi, ada KPK dan Komnas HAM jadi sangat menarik," demikian Anam.

Hari ini, komisioner Komnas HAM juga meninjau lokasi lubang eks tambang lainnya yang juga menewaskan anak, masih di kelurahan Simpang Pasir, yang berjarak 13 kilometer dari pusat kota Samarinda. Bahkan, mereka juga melihat langsung aktivitas tambang batubara, diduga kuat ilegal. "Kami minta, kolam ini ditutup," tegas Sukardi, salah seorang kakek korban anak yang tewas di kolam eks tambang, sekaligus korban ke-34, pada 29 Mei 2019 lalu.