Komnas HAM sebut ada korupsi di balik kasus Salim Kancil
Merdeka.com - Komnas HAM saat ini tengah fokus menyelidiki kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM terkait konflik lahan di sejumlah daerah. Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani mengatakan, berdasarkan penyelidikan pihaknya, konflik lahan yang berkaitan dengan korporasi selalu ada indikasi korupsi di dalamnya.
"Ada hal yang memang bukan domain Komnas HAM. Makanya kita lakukan sinergi, termasuk dengan KPK, Bareskrim, dan Kejagung. Seringkali kita dapatkan data di lapangan sangat jelas karena berkaitan dengan ada korupsi," katanya di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (13/10).
Dia mencontohkan dalam kasus penambangan liar di Lumajang yang berujung pada tewasnya aktivis penolak penambangan, Salim Kancil.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
"Terakhir kasus Lumajang, yang muncul di permukaan adalah letupan peristiwa. Yang di bawah selalu ada indikasi korupsi oleh korporasi. Konflik lahan dengan masyarakat, perselingkuhan kekuasaan dan pengusaha. Seringkali mereka atas namakan aset negara. Mereka yang tidak tahu apa apa yang jadi korban, dan juga gesekan dengan aparat keamanan. Ternyata bertahun-tahun peristiwa itu ada indikasi korupsi yang tertutupi peristiwa kekerasan," katanya.
Dia menegaskan, dalam setiap kasus yang melibatkan sumber daya alam selalu ada indikasi korupsi di dalamnya. Hal itu akan didalami oleh pihaknya.
"Korupsi kan bukan ranahnya Komnas HAM tapi setiap kita melakukan penyelidikan terkait konflik lahan itu, sebenarnya kita tahu ada indikasi itu. Makanya untuk mempercepat penyidikan kita adakan sinergi ini (dengan Polri dan Kejagung)," katanya.
"Termasuk Lumajang ini jelas sekali, ada indikasi (korupsi) dan harus ada tindaklanjut. Di beberapa wilayah yang ada lahan ini tumpang tindih. Selain ada kerusakan alam ada indikasi transaksi politik ketika kepala daerah naik ada semacam dukungan finansial dari pengusaha. Ini masih didalami harus diteliti dengan keberanian. Ketika ada bencana baru muncul. Di Lumajang baru muncul ada indikasi yang mengarah kepada korupsi. Ada kepentingan di balik itu," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca SelengkapnyaTim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Caleg PDIP, Alexsius Akim (AM) terkait kasus Harun
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.
Baca SelengkapnyaPolisi butuh waktu untuk memilah korban dari masing-masing pelaku karena banyaknya barang bukti
Baca SelengkapnyaKPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, keduanya melakukan salam komando, sebagai tanda kebersamaan.
Baca SelengkapnyaTim penyidik lembaga antirasuah terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di Kementan.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Sahbirin Noor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaKPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaDiketahui, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp20 miliar guna merancang sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi.
Baca SelengkapnyaReinkarnasi dinasti itu berefek langsung atau tidak langsung terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca Selengkapnya