Komnas HAM sebut aturan pelarangan cadar berpotensi langgar hak asasi

Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan aturan yang mengawasi penggunaan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berpotensi melanggar HAM. Dia menyebut bahwa selama aturan tersebut berlaku aturan formal, maka masuk ranah pelanggaran.

"Kalau seruan moral ngajakin orang silakan tapi jangan jadi aturan formal. Kalau jadi aturan formal baik melarang maupun mengajak yang lain sama-sama punya potensi HAM," ujar Choirul di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Choirul menilai penggunaan cadar merupakan aktualisasi keyakinan agama individu. Kalau hal tersebut dipaksakan, menurut aktivis HAM ini, menerobos prinsip hak asasi.

"Itu yang menurut kami itu menorobos prinisp HAM dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan harusnya ga boleh diatur," jelasnya.

Choirul mendesak pihak yang merasa dirugikan dengan hal ini untuk melapor ke Komnas HAM. Meski begitu, diakuinya belum ada aduan yang masuk.

"Semua orang yang jadj korban silahkan mengadu ke Komnas HAM yang dirugikan HAMnya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga belum mau memberikan sikap apakah pelarangan cadar masuk pelanggaran HAM karena melanggar kebebasan agama. Sebab, ada pro kontra yang mengatakan cadar tidak masuk ranah kewajiban beragama. Maka itu, pihaknya masih mengkaji.

"Tapi ada pro kontra itu bukan bagian dari ibadah tapi hanya kultural. Tapi apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau tidak itu yang sedang kita bahas," kata dia pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendata mahasiswinya yang menggunakan cadar. Pendataan tersebut guna memastikan tidak ada mahasiswinya yang tak ikut paham radikal. Pihak rektorat juga akan memberikan pembinaan.