Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM sebut negara belum bertindak konkret lindungi KPK

Komnas HAM sebut negara belum bertindak konkret lindungi KPK BW datangi Komnas HAM. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Nurcholis mengatakan, tim yang dibentuk Komnas HAM untuk menyelidiki perkara kriminalisasi pimpinan KPK akan bertemu dengan para pimpinan KPK, pukul 15.00 WIB nanti. Setelah itu, rencananya tim akan menemui Wakapolri, Kabareskrim, dan tim independen bentukan presiden.

"Kita akan mengundang tim independen lusa. Nanti akan temui anggota-anggota tim tersebut seperti Jimly dan Oegroseno," ujar Nurcholis kepada wartawan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1).

Nurcholis juga menjelaskan alasan pembentukan tim yang diketuainya itu. Menurutnya, Komnas HAM melihat belum ada kesimpulan yang kongkret dari negara terkait kriminalisasi pimpinan KPK.

"Artinya, menurut kami pimpinan negara harus diberi masukan dari berbagai sumber. Salah satunya dari Komnas HAM," jelasnya.

Salah satu kebijakan yang perlu diambil, menurut Nurcholis, adalah negara harus kuat dan melindungi lembaga-lembaga yang sudah dibentuknya, salah satunya adalah KPK. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan rasa aman bagi pimpinan KPK.

"Saya yakin walaupun itu nanti sifatnya rekomendasi, tapi rekomendasi itu sangat dibutuhkan," tutupnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar
Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar

Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
Respons KPK soal Putusan MK Beri Lampu Hijau Usut Kasus Korupsi Libatkan Prajuti TNI Aktif
Respons KPK soal Putusan MK Beri Lampu Hijau Usut Kasus Korupsi Libatkan Prajuti TNI Aktif

Apakah kedepannya akan memperkuat kerjasama untuk pemeriksaan dan lain-lainnya?

Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin Minta Nawawi Pomolango Jaga Marwah KPK
Ma’ruf Amin Minta Nawawi Pomolango Jaga Marwah KPK

Ma’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.

Baca Selengkapnya
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara

KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.

Baca Selengkapnya
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK

TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
Ghufron Ungkap Capaian Kerja KPK 5 Tahun Terakhir: Indeks Perilaku Antikorupsi di Bawah Target
Ghufron Ungkap Capaian Kerja KPK 5 Tahun Terakhir: Indeks Perilaku Antikorupsi di Bawah Target

Pada tahun 2024, periode terakhir kepemimpinannya, target capaian IPAK adalah 4,14 namun realisasinya justru merosot ke angka 3,85.

Baca Selengkapnya