Follow
Komnas HAM sebut negara belum bertindak konkret lindungi KPK
Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Nurcholis mengatakan, tim yang dibentuk Komnas HAM untuk menyelidiki perkara kriminalisasi pimpinan KPK akan bertemu dengan para pimpinan KPK, pukul 15.00 WIB nanti. Setelah itu, rencananya tim akan menemui Wakapolri, Kabareskrim, dan tim independen bentukan presiden.
"Kita akan mengundang tim independen lusa. Nanti akan temui anggota-anggota tim tersebut seperti Jimly dan Oegroseno," ujar Nurcholis kepada wartawan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1).
Nurcholis juga menjelaskan alasan pembentukan tim yang diketuainya itu. Menurutnya, Komnas HAM melihat belum ada kesimpulan yang kongkret dari negara terkait kriminalisasi pimpinan KPK.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Artinya, menurut kami pimpinan negara harus diberi masukan dari berbagai sumber. Salah satunya dari Komnas HAM," jelasnya.
Salah satu kebijakan yang perlu diambil, menurut Nurcholis, adalah negara harus kuat dan melindungi lembaga-lembaga yang sudah dibentuknya, salah satunya adalah KPK. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan rasa aman bagi pimpinan KPK.
"Saya yakin walaupun itu nanti sifatnya rekomendasi, tapi rekomendasi itu sangat dibutuhkan," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca Selengkapnya
KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca Selengkapnya
Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya