Komnas HAM tagih Jokowi bangun Istana Presiden di Papua

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana membangun Istana Presiden di wilayah Papua. Sebab dengan adanya Istana di Papua, Jokowi dinilai bisa lebih konsen menuntaskan pelanggaran yang kerap terjadi di sana.

"Kita mendorong segera dirikan Istana Presiden di Papua. Sebagaimana rencana Jokowi dalam 100 hari pemerintahan minta dibangun Istana Presiden di Papua. Dimaknai untuk dorong proses damai Papua. Itu agenda dan komitmen pemerintahan harus segera diwujudkan," kata Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis. di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah diharapkan lebih melek terhadap pelanggaran HAM. "Kekerasan terjadi karena kuncinya penegakan hukum itu. Kita berharap seluruh pimpinan di sana, enggak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian enggak dilakukan," katanya.

Sebelumnya, ketika bertemu dengan Koordinator Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Papua Hironimus Hilapuk di Rumah Transisi, pada 28 September lalu. Presiden Jokowi berencana akan membangun sebuah Istana Presiden di wilayah Danau Sentani, Papua.

Rencana Jokowi itu untuk proses percepatan pembangunan dan juga merupakan wujud kedekatan presiden dengan warga Papua.

"Dengan dibangunnya Istana Presiden di Papua, maka pembangunan bisa lebih dekat dengan warga dan komunikasi antara pemerintah bisa lebih baik sehingga pembangunan lebih tepat sasaran," kata Hironimus Hilapuk saat itu.

Hironimus telah mencari lokasi di tiga kampung untuk tempat pembangunan Istana Presiden di Papua, dan sesuai dengan permintaan Jokowi akan dibangun di wilayah Danau Sentani.

"Istana Presiden ini nantinya diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kehidupan warga Papua," pungkasnya. (mdk/gib)