Komnas Perempuan Kecewa Ada Dugaan Pertanyaan Melecehkan di TWK Pegawai KPK

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWS) terhadap 1.351 pegawai lembaga antirasuah sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Imam Nakha'i menilai pertanyaan-pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK tidak ada kaitannya sebagai tugas pengabdi negara.

Untuk diketahui beredar informasi adanya beberapa pertanyaan sangat pribadi yang diberikan kepada para pegawai KPK. Yakni soal menikah, hasrat, istri kedua dan aktivitas saat pacaran.

Orang lain juga bertanya?

"Sesungguhnya kan banyak pertanyaan pertanyaan yang bernada seksis dan menyerang kehormatan perempuan, seperti pertanyaan, kalau pacaran melakukan apa saja? Bersediakah dipoligami, dan pertanyaan lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas tugas sebagai pejabat atau abdi negara," katanya dalam pesan singkat, Minggu (9/5).

Dia kecewa terkait hal tersebut. Imam menilai kondisi ini menunjukkan rendahnya perspektif gender serta HAM dari KPK.

"Hal itu juga menunjukkan betapa rendahnya perspektif gender dan HAM dari lembaga sebesar KPK. Sangat mengecewakan," bebernya.

Sementara itu anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini mengaku sudah mengetahui terkait adanya pertanyaan dugaan tindak pelecehan dalam tes kebangsaan pegawai KPK tersebut. Walaupun demikian pihaknya saat ini sedang mendalami terkait hal tersebut.

Sebelumnya diketahui 1.351 pegawai KPK yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) nyatanya di hadapkan dengan pertanyaan dari pewawancara yakni mengapa umur segini belum menikah? Masihkah punya hasrat? Mau enggak jadi istri kedua saya? Kalau pacaran ngapain aja?

"Sudah tetapi semuanya masih menunggu hasil internal," kata Iswarini kepada merdeka.com, Minggu (9/5).

Sementara itu terkait desakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) yang meminta Komnas Perempuan mengusutnya, Iswarini pun enggan menanggapi lebih lanjut. Sebab pihaknya katanya sedang mengumpulkan informasi lanjut terkait hal tersebut.

"Maaf kami belum bisa memberikan pernyataan. Saat ini kami sedang mengumpulkan berbagai informasi terkait hal ini," bebernya.

(mdk/noe)