Kompolnas Dorong Pelapor Kasus Pencabulan 3 Anak di Luwu Timur Ajukan Praperadilan

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan pelapor maupun kuasa hukum mengajukan praperadilan terkait penghentikan penyelidikan kasus dugaan pencabulan oleh penyidik Polres Luwu Timur.

Penyidik Polres Luwu Timur sebelumnya menerbitikan surat penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan pencabulan dilakukan seorang ayah kandung terhadap tiga anaknya lantaran hasil gelar perkara tak ditemukan cukup bukti pelecehan seksual.

"Polres Luwu sudah mengeluarkan SP3 terhadap kasus ini. Sehingga saran kami, agar Pelapor atau Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pra peradilan, agar Hakim Pra Peradilan dapat memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi merdeka.com, Jumat (8/10).

Poengky menjelaskan, jika hakim Praperadilan menyatakan penghentian penyidikan dilakukan polisi sah, maka kasus tersebut tidak dapat dibuka kembali. Namun menurut dia, jika hakim Praperadilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, polisi wajib membuka kembali penyelidikan kasus tersebut.

"Bukti baru maksudnya dari hasil praperadilan itu. Jika Hakim memutuskan penghentian kasus tidak sah, maka penyidik wajib membuka lidik sidik lagi," ujar dia.

Polisi Tunggu Bukti Baru Usut Kasus Pencabulan 3 Anak di Luwu Timur

Mabes Polri angat bicara terkait penghentikan penyelidikan perkara tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, penyelidikan kasus dugaan pencabulan itu dihentikan lantaran ketika hasil gelar perkara penyidik tidak menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.

"Jadi memang kejadian tahun 2019 laporan diduga adanya pencabulan. Sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Luwu Timur. dan hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara Itu adalah tidak cukup bukti," kata Rusdi kepada wartawan, Kamis (7/10).

Rusdi mengatakan, hasil gelar perkara yang tidak cukup bukti sehingga penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut. Namun Rusdi menegaskan penyelidikan kasus tersebut dapat dibuka kembali apabila penyidik menemukan bukti lain.

"Apabila kita bicara tentang penghentian penyidikan, itu bukan berarti semua sudah final. Apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali," kata Rusdi.

"Memang sudah dihentikan penyidikan, karena penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti telah terjadi tipid (tindak pidana) pencabulan tersebut. Tetapi ini tidak final, apabila memamg ditemukan bukti-buktinbaru, maka penyidikan bisa dilakukan kembali," tambahnya.

Rusdi menerangkan sampai saat ini penyidik masih belum menemukan bukti lain untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus tersebut.

"Apabila ditemukan bukti-bukti baru. Apabila ditemukan bukti-bukti baru bisa dilakukan penyidikan kembali. Tapi sampai saat ini memang telah dikeluarkan surat perintah untuk pengentian penyidikan kasus tersebut. Karena apa? Karena penyidik enggak temukan cukup bukti bahwa terjadi tipid pencabulan," ujar dia.

Sebagai informasi, kasus dugaan pencabulan itu kembali viral setelah LBH Makassar meminta agar Mabes Polri membuka kembali kasus tersebut dan diunggah melalui akun twitter @projectm_org dalam laporanya dimuat pada Rabu (6/10).

Namun, sehari setelah mengunggah laporanya akun @projectm_org mengaku dapatkan serangan siber dan peretasan akun media sosial mereka. Hingga unggahan itu tak bisa diakses. Alhasil atas kejadian ini, turut membuat tagar #PercumaLaporPolisi ramai di Twitter sampai Jumat (8/10).

Penyidikan Kasus Pencabulan 3 Anak di Luwu Timur Diduga Malprosedur

Dugaan pencabulan dialami tiga orang anak di Luwu Timur (Lutim) oleh ayah kandungnya kembali mencuat. Meski pada tahun 2019 kasus ini sempat dihentikan oleh polisi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai sudah layaknya polisi melakukan penyelidikan ulang dalam kasus ini.

Wakil Direktur LBH Makassar, Abd Aziz Dumpa mengatakan kenapa kasus ini muncul kembali, karena adanya malprosedur dalam penyelidikannya. Aziz mengaku kasus ini tidak layak untuk dihentikan.

"Tidak layak dihentikan. Kenapa? karena proses penyidikannya sejak awal terjadi malprosedur. Sekarang terkesan justru berpihak kepada terduga pelaku," ujarnya kepada Merdeka.com melalui telepon, Kamis (7/10).

Aziz mengaku Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Luwu Timur juga melanggar dalam melakukan pendampingan terhadap korban. Pasalnya, Kepala Bidang Pusat Pelayanan, Firawati mengaku mengenal dengan terduga pelaku.

"Ini kan sudah kami adukan P2TPA Lutim, karena dia melanggar. Nah, pada waktu itu P2TPA ternyata berteman dengan terduga pelakunya," kata dia.

Keanehan lainnya, kata Aziz, yakni pemeriksaan dan penyelidikan hanya berjalan dua bulan. Padahal, Polres Luwu memiliki cukup waktu untuk melakukan pendalaman.

"Kedua, seolah-olah mereka menganggap ini sebagai balas dendam. Karena ibu dan ayah korban sudah bercerai, padahal tidak ada hubungannya," bebernya.

Keanehan lainnya, yakni pemeriksaan terhadap ibu korban di psikiater. Ia mengaku pemeriksaan tersebut sudah malprosedur.

"Masa pemeriksaan psikiater hanya lima belas menit sudah keluar hasilnya. Pasahal pemeriksaan psikiater itukan ada tahap-tahapnya dan membutuhkan waktu," tegasnya.

Aziz menilai keanehan tersebut, membuat indikasi proses hukum sejak awal sudah terlihat berpihak kepada terduga pelaku. Apalagi, terduga pelaku adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Atas keanehan penyelidikan tersebut, LBH Makassar sempat melaporkan P2TPA Lutim ke Ombudsman. Selain itu, pihaknya juga sudah menyurat ke Komnas Anak dan juga perempuan.

"Kami sudah menyurat ke mana-mana termasuk ke Komnas Perempuan. Bahkan sudah ada keluar rekomendasinya untuk meminta Polres Lutim agar kembali membuka kasusnya," bebernya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Bareskrim Polri. Hal tersebut dilakukan agar Bareskrim Polri mengambil kasus tersebut.

"Supaya apa, supaya kasus ini diambil alih lalu kemudian kita melakukan proses penyelidikan terhadap penanganan kasus anak," ucapnya.

Terpisah, Kepala Polres Luwu Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Silvester Simammora enggan menanggapi kembali mencuatnya kasus tersebut. Silvester mengarahkan Merdeka.com untuk menghubungi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lutim.

"Silakan dikoordinasikan dengan Kasat (Reskrim)," ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lutim, Inspektur Satu Eli Kendek tidak merespons panggilan Merdeka.com. Pesan WhatsApp yang dikirimkan juga tak mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.