Kompolnas: Kalau mau salah-salahan ya kami salahin presiden
Merdeka.com - Anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengaku kaget saat KPK menetapkan calon Kapolri usulannya, Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut Adrianus, usulan calon Kapolri kepada Presiden Jokowi dipikir berjalan mulus, namun kenyataannya justru sebaliknya.
"Kaget. Kami manusia juga, harapannya sudah bisa ikut pelantikan, happy-happy ternyata gini," ujarnya di Istana Kepresidenan. Jakarta, Kamis (29/1) malam.
Adrianus dan teman-teman di Kompolnas merasa tidak sepenuhnya salah. Sebab, saat itu Presiden Jokowi meminta cepat pencalonan Kapolri padahal seharusnya baru disiapkan pada bulan Februari.
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Kenapa Golkar belum putuskan Ridwan Kamil? 'Waktu itu kan mungkin Ridwan Kamil bersedia karena waktu itu berasumsi bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan maju lagi karena sudah jadi capres,' kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
-
Siapa yang 'ditinggalkan' Kompol Syarif? Dia 'ditinggalkan' patner kerja yang sama-sama mengawal presiden Jokowi setiap hari.Patner kerja itu ialah Kapten TNI Sony Matsuri.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Ya ini kalau mau nyalah-nyalahin ya kami nyalahin presiden tapi kan enggak mungkin nyalahin presiden. Kami bilang ke Pak menteri, kami baru siap Februari Pak, Pak Presidennya bilang tanggal 8, mana boleh kami nyalahin presiden orang kami pembantu kok," ujarnya.
Lantas Adrianus dan teman-teman di Kompolnas mengaku galau secara psikologis atas desakan tersebut. Di satu sisi, saat BG menjadi tersangka, Presiden menyeret-nyeret alasan bahwa hal itu usulan dari Kompolnas.
"Kami dalam situasi yang galau secara psikologis, dulu dalam zaman SBY, generasi sebelum saya, Adnan Pandu ini, jangankan ketemu presiden, ketemu menteri saja enggak, ditoleh pun tidak. Tapi ketika saya ditersangkakan, Pak Joko bilang silakan lho, kayak ga merasa dia ketua. Zaman Jokowi ini kami merasa diorangkan betul. Kami juga ingin berbuat yang terbaik tapi haduh," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSementara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjadi anggota Kompolnas.
Baca SelengkapnyaSebelum menjabat Wakapolri, dia pernah menjadi ajudan presiden.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan sejauh ini tidak ada kader PDIP yang direncanakan masuk kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaKaesang menganku enggan menanggapi urusan partai lain.
Baca SelengkapnyaKomaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca SelengkapnyaBesok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca Selengkapnya