Kompolnas sebut polisi jadi babak belur karena usul jenderal jadi Pj Gubernur

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membatalkan rencana penunjukan dua nama perwira tinggi (Pati) Polri aktif jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto, menilai akan menjadi masalah besar jika pemerintah tetap menunjuk Pati Polri jadi Pj Gubernur.

"Kami berterimakasih kepada Menko (Wiranto) yang sudah membatalkan rencana penunjukan Plt Polri, itu kan masalah besar untuk Polri," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (23/2).

Bekto menyebut,Polri mendapat kritikan pedas dari publik akibat rencana penunjukan Pati Polri jadi Pj. Padahal, kata dia, yang mengusulkan pengganti Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat adalah pemerintah bukan permintaan Polri.

"Bukan maunya Polri tapi maunya dari pihak lain. Akan tetapi polisi jadi babak belur seolah-olah itu maunya Polri," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wiranto membatalkan usulan dua nama Pati Polri, yakni Irjen Pol Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin jadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Saat ini, Irjen Pol Iriawan menjabat sebagai Asops Kapolri dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagaiKadiv Propam Polri.

Menurut Wiranto, keputusan pembatalan usulan tersebut diambil setelah pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Kan saya bolak balik bicara bahwa presiden, pemerintah sangat mendengarkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat kan macam-macam. Yang positif kita tangkap, yang negatif tentunya kita eliminasi," ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (23/2).

Wiranto menjelaskan, sebetulnya pemerintah belum mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dua Pati Polri jadi Pj Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Informasi yang beredar selama ini bahwa pemerintah menunjuk Pati Polri jadi Pj hanya sebatas wacana.

"Memang itu kan belum diputuskan, belum ada surat keputusannya, hanya info bahwa di Jabar dan Sumut itu akan diisi oleh polisi. Plt-nya dari Mabes (Polri) dan ternyata mengandung suatu penilaian-penilaian yang negatif dari masyarakat sehubungan dengan masalah-masalah politik. Ya Kita ganti aja kenapa? Atau kebijakannya kita ubah, ngga ada masalah," terangnya.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak penunjukkan Pati Polri jadi Pj Gubernur. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada Pilkada 2018.

"Yang penting ngga usah ribut, supaya tenang Pilkada itu," ucap dia.

Usulan dua Pati Polri jadi Pj Gubernur ini berasal dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Usulan ini langsung menuai polemik karena dianggap bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.