Kompolnas terima 908 surat keluhan masyarakat tentang Polri
Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menerima 908 surat keluhan masyarakat (SKM) sepanjang tahun 2013. Surat keluhan tersebut terkait kinerja personel Polri dalam penanganan kasus di Indonesia.
"Dari 908 surat aduan dan keluhan masyarakat (SKM) yang diterima oleh Kompolnas, hanya 25 persen yang baru dijawab oleh jajaran Polda," kata Komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (30/12).
Menurut Edi, dari 908 SKM itu 795 kasus di antaranya merupakan aduan masyarakat tentang dengan kinerja penyelidikan dan penyidikan anggota reserse. Dari aduan tersebut, sebanyak 114 aduan sudah dijawab oleh Polri dan 246 belum mendapatkan jawaban dari Polri.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Bagaimana Bhabinkamtibmas mengungkapkan kekecewaannya? 'Saya ngga mengerti apa syarat dari kriteria khusus,' lanjutnya.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana Polresta Pekanbaru kawal surat suara? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024. Logistik itu dipastikan aman hingga sampai ke gudang logistik KPU Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution.
Selain itu, dari SKM tersebut Polda Metro Jaya menempati posisi teratas yakni sebanyak 168 aduan, Polda Sumatera Utara sebanyak 130 aduan, Polda Jawa Timur sebanyak 88 aduan, Mabes Polri sebanyak 8 aduan, dan Polda Gorontalo menempati peringkat terakhir yakni hanya 2 aduan.
"Kompolnas melihat bahwa sistem pengawasan atas kinerja dan integritas anggota Polri memang belum berjalan optimal. Masih banyak kinerja buruk anggota yang tidak terdeteksi, bahkan tidak diurus dalam konteks pengawasan. Di tingkat Mabes sudah menampakkan kinerja yang siap diawasi, namun bagi pejabat di tingkat lebih rendah baik di Polda maupun Polres belum siap diawasi," imbuh Edi. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca SelengkapnyaMA dianggap lamban merespons saat dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III.
Baca SelengkapnyaLaporan ke Bareskrim Polri dilakukan keluarga korban setelah tidak ada perkembangan penyidikan dari Polda Kalteng.
Baca SelengkapnyaAndre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat bila kinerja institusi Polri belum memenuhi harapan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi upaya dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik di wilayah Tangsel.
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca Selengkapnya