Komunitas LGBT dorong RUU Kekerasan Seksual segera dibahas DPR

Merdeka.com - Dalam rangka memperingati Internasional Day Against Homophobia-Transphobia (IDAHOT) atau Hari Melawan Homofobia dan Transfobia Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 17 Mei, Komunitas LGBT menyatakan saat ini Indonesia darurat terhadap kekerasan seksual.

"Hari ini kami GSKI mengadakan konferensi pers yang menyuarakan bahwa LGBT juga menyatakan saat ini darurat terhadap kekerasan seksual. Kami mendukung dan mendorong agar RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI," kata Tyas Widuri salah satu perwakilan dark Perempuan Mahardhika yang tergabung dalam Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia (GKSI) di Komnas Perempuan dan Anak, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

Tyas juga mengungkapkan, kasus yang menimpa YY di Bengkulu merupakan salah satu potret kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Terlebih, kasus serupa banyak terjadi namun tidak mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan.

"Kalau kasus kekerasan seksual itu sebenarnya dinyatakan darurat sejak tahun 2013 dan beberapa tahun lalu. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan hal itu dari sejak lama dan dari tahun ke tahun terus meningkat.Dengan adanya kasus yang menimpa YY itu jadi pemicu dari kasus-kasus serupa," ungkap Tyas.

Kasus-kasus seperti itu kata Tyas, merupakan fenomena gunung es. Meski media kerap memberitakan berita serupa dalam laporannya, namun pemerintah tetap tak bergeming. Barulah saat kasus yang menimpa siswi SMP itu, pemerintah merespons dengan cepat.

"Sebenernya kasus-kasus ini serti fenomena gunung es, di tiap berita malam sebelumnya juga sudah banyak kasus semacam ini. Cuma kan enggak dapat perhatian khusus dan kasus yang menimpa YY itu dilakukan oleh geng yang diperkosa hingga meninggal memang menjadi suatu kebutuhan khusus yang harus cepat direspons," tutur Tyas.

Tyas menyatakan pemberitaan yang ada saat ini hanyalah sedikit dari fenomena yang sebenarnya terjadi. Masih banyak kasus serupa yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS.

"Kami mendesak DPR RI untuk menjadikan RUU tentang kekerasan seksual sebagai prioritas 2016 untuk segera disahkan," tutup Tyas.