Follow
Konflik agraria warisan Orde Baru, tanah dikuasai pihak asing
Merdeka.com - Hingga saat ini konflik agraria atau pertanahan menjadi masalah sulit dituntaskan. Hal itu dipengaruhi politik agraria nasional di masa lampau yang lebih mementingkan pihak asing ketimbang penduduk lokal.
"Akar masalahnya politik agraria nasional lampau yang kapitalis dan liberalistik," kata Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan dalam workshop wartawan di bidang pertanahan, di Hotel Amos Cozy, Jakarta Selatan, Selasa (16/9).
Menurut Setiawan, politik agraria di masa orde baru lebih menguntungkan pihak asing ketimbang pemilik lahan dan tanah lokal. Sehingga terjadi ketimpangan kepemilikan tanah hingga sekarang.
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Bagaimana cara konflik muncul? Konflik berasal dari bahasa Latin 'configure' yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
-
Apa itu konflik pribadi? Konflik pribadi adalah pertentangan atau ketegangan yang terjadi antar individu.
"Ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah menjadi masalah pokok agraria karena politik agraria nasional di masa lampau," kata Setiawan.
Bukan hanya konflik dan sengketa agraria, lebih lanjut dia mengatakan, empat masalah lain timbul dari masalah konflik agraria nasional yang tak kunjung tuntas.
"Ketidakadilan dan kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran meluas, krisis multidimensi, dan degradasi kualitas lingkungan," ujar dia.
Oleh karena itu, tujuan reforma agraria direformasikan kembali seperti menata kembali ketimpangan P4 tanah, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah.
"Mengurangi sengketa atau konflik pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional," pungkasnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masalah ini menjadi sorotan anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan atas kasus ini.
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Selain dua Kepala Desa, 14 warga lainnya juga ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam penyerangan warga Desa Ilepati ke Desa Bugalima itu.
Baca Selengkapnya
Peristiwa Tanjung Morawa menjadi salah satu tragedi paling berdarah di Indonesia dan runtuhnya Kabinet Wilopo pada saat itu.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Danny Pomanto mengaku Pemkot Makassar mempunyai novum atau bukti baru yang sudah diajukan melalui peninjauan kembali (PK) ke MA.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikhawatirkan mengusir masyarakat adat dari tanahnya.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Baca Selengkapnya
Dalam buku Sejarah Indonesia Modern, karya M. C. Ricklefs yang diterbitkan tahun 1994, asal mula adanya outsourcing diyakini muncul pada masa kolonial Belanda.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah.
Baca Selengkapnya