Konflik angkutan online vs konvensional momen perbaikan transportasi

Merdeka.com - Sepekan terakhir, sopir angkutan kota dan ojek pangkalan di sejumlah daerah, kompak menyerukan penolakan terhadap angkutan umum berbasis online. Keberadaan angkutan online dinilai membuat telah merebut penumpang mereka yang pada akhirnya membuat penghasilan menurun drastis.

Pakar manajemen inovasi Universitas Indonesia (UI) Mohammed Ali Berawi, menilai gejolak penolakan terhadap angkutan online hendaknya menjadi momentum untuk membenahi standar operasional berbasis daring itu.

"Pemerintah harus membuat peraturan soal peningkatan standar pelayanan operasional untuk online. Misalnya di sisi aspek keselamatan dan kenyamanan," kata Ali Berawi, kepada merdeka.com, Kamis (23/3).

Seperti penentuan tarif yang diberlakukan pada angkutan online. Dia mengusulkan, sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Jadi biar marketnya sendiri yang menentukan harganya karena kalau intervensi pemerintah bisa jadi lebih mahal dan jadi masyarakat yang menanggung bebannya," tukasnya.

Dia meyakini aturan yang jelas akan memperkecil peluang gesekan seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. "Dengan penentuan harga dari pasar maka jadi kompetitif. Disiasati dengan adanya asuransi misalnya," ujarnya.

Solusi terakhir, menurut Ali, pemerintah, Organda dan pebisnis ojek online melakukan inovasi. Misalnya pemerintah menyediakan transportasi berbasis rel yang memadai. Organda melakukan inovasi sisi bisnis angkutan yang bisa disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

"Harus ada diversifikasi bisnis angkot. Pemerintah harus updating trayek. Jangan-jangan trayek yang saat ini sudah tidak layak lagi dilintasi. Ini adalah momentum untuk perbaikan transportasi Indonesia," tutupnya.