Konflik transportasi online dan konvensional merambah ke daerah

Merdeka.com - Gesekan antara transportasi online dengan konvensional tak hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta. Konflik transportasi online dan konvensional merambah ke daerah-daerah.

Transportasi konvensional seperti ojek pangkalan dan becak merasa, urusan perut mereka terganggu. Sebab, semenjak ada transportasi online, penghasilan transportasi konvensional yang dibawa pulang, dirasakan menurun drastis.

Teranyar, ratusan pengemudi becak bermotor berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Selasa (21/2). Mereka mendesak Wali Kota Dzulmi Eldin bertindak tegas melarang operasional angkutan online.

"Kami menolak angkutan online karena menyebabkan penghasilan kami turun drastis. Sudah enggak makan kami. Mereka pun bukan angkutan umum yang legal, tidak punya izin seperti kami yang menggunakan pelat kuning," kata Sembiring, seorang penarik becak.

Sejak munculnya angkutan berbasis aplikasi online di Medan, pendapatan pengemudi becak di kota ini turun drastis. Mereka kehilangan penumpang, termasuk yang selama ini menjadi pelanggannya.

Ia mengaku, biasanya saban hari mendapatkan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu sehari selama membawa penumpang. Tetapi sekarang ini, sejak ada angkutan online ini, pendapatannya tak sampai setengahnya.

Penolakan terhadap transportasi online di Medan tak hanya sebatas demonstrasi. Kekerasan fisik terjadi dan nyaris memicu bentrok antara kedua belah pihak.

Kekerasan terjadi di Jalan Stasiun Kereta Api berawal saat seorang pengemudi GO-JEK menjemput penumpang di sana. Dia dikerubungi, helm GO-JEK-nya diambil dan dipecahkan.

"Pertama driver kita ngantar ke sana, tiba-tiba datang tukang becak mengambil jaket, driver kita dipukul, helmnya dipecahkan," kata seorang pengemudi GO-JEK yang mengaku bernama Wijaya Mirza.

Informasi itu kemudian memantik solidaritas pengemudi GO-JEK lainnya. Seratusan orang menggeruduk kawasan Jalan Stasiun Kereta Api Medan.

Tal hanya itu, pengemudi becak bermotor juga bergesekan dengan pengemudi GrabCar di Jalan Gatot Subroto, Medan. Tepatnya di depan Plaza Medan Fair.

Seorang pengendara GrabCar terluka setelah dipukuli dan mobilnya dirusak. Pria bernama Frans itu sempat mendapat perawatan di RS Vina Estetika sebelum akhirnya membuat laporan pengaduan di Mapolsek Medan Baru. Sejumlah rekannya sesama pengemudi GrabCar juga tampak datang ke kantor polisi itu.

"Peristiwa ini berawal saat korban mengantar customer di Plaza Medan Fair dengan mobil Toyota Avanza. Lalu korban keluar. Karena terima order kembali di sana, korban memutar dan masuk lagi. Saat dia keluar yang kedua kali dia ada orang yang tak dikenalnya yang melakukan perusakan dan pemukulan. Beberapa barang milik korban diambil," kata Kapolsek Medan Baru Kompol Ronni Bonic.

Selain di Medan, konflik antara transportasi online dan konvensional juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Ribuan pengendara becak menggeruduk Balai Kota Solo menolak transportasi online, Kamis (29/12).

"Tolak GO-JEK, tolak GO-JEK, tolak GO-JEK, GO-JEK tak boleh ada di Solo," teriak para peserta aksi sambil mengepalkan tangan.

Ketua Forum Komunikasi Keluarga Becak Kota Surakarta, Sardi Ahmad mengatakan, semenjak kedatangan ojek online 4 bulan lalu, penghasilan para pengendara becak menurun drastis hingga 75 persen. Bahkan saat ini para pengayuh roda tiga itu tak bisa menghidupi keluarganya lagi.

"Sekarang di mal-mal, di sekolah semua dikuasai GO-JEK, kami tidak bisa narik. Dulu penghasilan kami rata-rata Rp 50 ribu per hari, sekarang sehari Rp 10 ribu aja sulit. Kami tidak bisa menyekolahkan anak, makan saja susah," keluh Sardi.

Sardi mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota Solo yang seolah membiarkan keberadaan ojek online. Janji-janji untuk melarang transportasi online seolah hanya wacana belaka. Ia mengancam akan mengerahkan masa yang lebih banyak jika tak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk melarang ojek online.

Melalui aksi tersebut pihaknya menuntut 3 hal. Yakni melarang beroperasinya transportasi online (GO-JEK, Uber, Grab), tak memberikan izin beroperasinya transportasi online serta meminta Pemkot dan DPRD membuat Perda yang melindungi transportasi becak.

Pemerintah tentunya diharapkan dapat mengantisipasi gesekan sosial ini. Sehingga konflik transportasi online dan konvensional tidak merambah lebih luas lagi.