Follow
Kongres ditambah 3 hari, HMI butuh dana Rp 1 miliar
Merdeka.com - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diperpanjang hingga 28 November 2015, atau tambah tiga hari. Perpanjangan itu membuat HMI butuh tambahan dana. Diperkirakan dana tambahan itu mencapai Rp 1 miliar.
"Rp 200 juta sampai Rp 300 juta per hari. Kalau diperpanjang sampai 3 hari, berarti sekitar Rp 1 miliar yang dipakai," kata Ketua Steering Commitee (SC) Amal Sakti dalam konferensi pers di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Pekanbaru, Riau, Kamis (26/11).
Tambahan dana itu terhitung dari pembayaran gedung, pembiayaan hotel, konsumsi maupun transportasi. Maka dari itu, HMI membutuhkan dana tambahan untuk melancarkan kegiatan kongres.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pendirian HMI? Selain Lafran Pane, terdapat 14 mahasiswa lain yang turut serta dalam rapat tersebut. Menurut Agussalim Sitompul dalam bukunya Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975), mereka termasuk dalam barisan pendiri HMI.
-
Dimana HMI didirikan? Awal mula berdirinya HMI dimulai pada 5 Februari 1947 di Gedung Sekolah Tinggi Islam (STI), yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), di Jl. Pangeran Senopati 30, Yogyakarta.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
HMI mengaku selama ini masih menombok membayar semua penyelenggaraan kongres. Sebab, dana sebesar Rp 3 miliar yang dijanjikan DPRD Riau dari APBD tak kunjung cair. Sejauh ini, dana menanggung pelbagai kesiapan telah ditanggung terlebih dahulu para senior HMI.
"Rp 3 miliar itu sampai sekarang anggaran belum cair. Kami pakai dana pinjaman dari alumni dan pinjaman dari beberapa pihak," ujarnya.
Amal sesumbar, pihak bakal mengembalikan dana Rp 3 miliar dari APBD Riau bila terdapat sisa. Untuk itu, pihaknya berharap anggaran itu segera dicairkan.
"Kalau dana itu tidak terpakai semua dan masih ada sisanya, maka kami akan kembalikan ke masyarakat Riau," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Atnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Atnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca Selengkapnya
Menteri Pigai mengatakan kementeriannya tidak memiliki program kinerja 100 hari.
Baca Selengkapnya
Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca Selengkapnya
Natalius Pigai meminta agar anggaran Kementerian HAM naik menjadi Rp20 triliun
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan
Baca Selengkapnya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya