Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kongres HMI di Pekanbaru telan Rp 3 M, DPRD sebut ada yang janggal

Kongres HMI di Pekanbaru telan Rp 3 M, DPRD sebut ada yang janggal Massa HMI demo depan Tipikor. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia ke 29, rencananya akan dilaksanakan di Labersa Hotel Pekanbaru pada 22 sampai 26 November mendatang.

Pada kongres itu DPRD Riau telah menyepakati penambahan anggaran yang semula Rp 2 miliar menjadi Rp 3 miliar. Kesepakatan terjadi setelah organisasi itu rapat dengan Komisi C DPRD Riau.

"Banyak memang hal yang ganjal, seperti tiket pesawat. Tapi kami tidak permasalahkan soal ini, asalkan ada pertanggungjawabannya," kata anggota komisi C DPRD Riau, Ilyas HU setelah rapat dengan Panitia Nasional Kongres HMI dan Pengurus HMI Riau di Pekanbaru, dikutip Antara, Kamis (19/11).

Sebelumnya, pada tingkat komisi anggaran awal HMI meminta Rp 4 miliar, tapi kemudian dicoret menjadi Rp 2 miliar. Kemudian, dalam rapat tingkat badan anggaran kembali diusulkan untuk ditambah menjadi Rp 4 miliar. Hingga akhirnya Komisi C yang menangani pemberian dana hibah mengalokasikan Rp 3 miliar.

Anggaran tersebut menjadi sorotan karena dipertanyakan apa dampaknya bagi daerah kongres tersebut. Terlebih lagi tidak ada calon dari Riau. Seakan-akan ini menjadikan Provinsi Riau sebagai tuan rumah dengan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau.

"Pada dasarnya kita sepakat berapapun anggarannya, tapi harus jelas pertanggungjawabannya. Apa yang didapat Riau dengan adanya Kongres ini, harus jelas juga," ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau, Musyafak Asyikin.

Ketua Panitia Nasional HMI, Fat Hariyanto Lisda dalam rapat itu mengatakan, total anggaran yang disusun panitia dalam proposal yang diajukan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dia menegaskan bahwa tidak ada manipulasi dalam hal itu.

"Banyak dampak positif dengan adanya Kongres ini, dari segi perekonomian atau perputaran uang yang terjadi di Pekanbaru nantinya. Hotel dan rumah makan misalnya bakal terbantu," jelas salah seorang pengurus PB HMI ini.

Anggaran yang sudah disepakati itu, nantinya akan disahkan dalam RAPBD Perubahan 2015 Senin malam (16/11) ini. Kongres sendiri dikatakan akan dihadiri ribuan kader HMI se-Indonesia, para alumni HMI dan sejumlah pejabat tinggi negara.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Komnas HAM Ngeluh ke DPR, Dulu Minta Rp300 Miiliar Cuma Disetujui Rp11 Miliar
VIDEO: Komnas HAM Ngeluh ke DPR, Dulu Minta Rp300 Miiliar Cuma Disetujui Rp11 Miliar

Atnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM "Polsek Minta Rp50 M Cuma Renovasi Satu Kantor!"

DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar

Baca Selengkapnya
DPR Tolak Biaya Haji 2024 Rp105 Juta: Idealnya Rp95 Juta
DPR Tolak Biaya Haji 2024 Rp105 Juta: Idealnya Rp95 Juta

Anggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai "Kemana Bawaslu?"

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Baca Selengkapnya
Rapat Soal Anggaran, Anggota DPR Cecar Wakapolri Tak Perhatikan Polisi di Daerah Kecil
Rapat Soal Anggaran, Anggota DPR Cecar Wakapolri Tak Perhatikan Polisi di Daerah Kecil

Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.

Baca Selengkapnya
Di Depan Pansus, BPKH Akui Pembagian Kuota Haji Tak Sesuai Kesepakatan DPR dan Kemenag
Di Depan Pansus, BPKH Akui Pembagian Kuota Haji Tak Sesuai Kesepakatan DPR dan Kemenag

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perih Curhat Ketua Komnas Perempuan ke DPR, Nangis Soal Gaji dan Anggaran Kecil
VIDEO: Perih Curhat Ketua Komnas Perempuan ke DPR, Nangis Soal Gaji dan Anggaran Kecil

Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Skak Jenderal saat Polri Minta Rp160 Triliun Tapi Anggota Polsek Masih Hidup Susah
VIDEO: DPR Skak Jenderal saat Polri Minta Rp160 Triliun Tapi Anggota Polsek Masih Hidup Susah

Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Bamsoet DPR Cecar Jaksa Agung Soal Duit Suap ke Hakim & Ide Lahan Sitaan Menteri Ara
VIDEO: Tajam Bamsoet DPR Cecar Jaksa Agung Soal Duit Suap ke Hakim & Ide Lahan Sitaan Menteri Ara

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap

Baca Selengkapnya
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

Baca Selengkapnya
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik

PSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.

Baca Selengkapnya