Kongres HMI di Pekanbaru telan Rp 3 M, DPRD sebut ada yang janggal
Merdeka.com - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia ke 29, rencananya akan dilaksanakan di Labersa Hotel Pekanbaru pada 22 sampai 26 November mendatang.
Pada kongres itu DPRD Riau telah menyepakati penambahan anggaran yang semula Rp 2 miliar menjadi Rp 3 miliar. Kesepakatan terjadi setelah organisasi itu rapat dengan Komisi C DPRD Riau.
"Banyak memang hal yang ganjal, seperti tiket pesawat. Tapi kami tidak permasalahkan soal ini, asalkan ada pertanggungjawabannya," kata anggota komisi C DPRD Riau, Ilyas HU setelah rapat dengan Panitia Nasional Kongres HMI dan Pengurus HMI Riau di Pekanbaru, dikutip Antara, Kamis (19/11).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi? Selanjutnya bertempat di Nusantara Hall BICC pada pukul 09.45 WITA, Presiden Jokowi memulai pertemuan terkait persoalan air dan sanitasi global.
Sebelumnya, pada tingkat komisi anggaran awal HMI meminta Rp 4 miliar, tapi kemudian dicoret menjadi Rp 2 miliar. Kemudian, dalam rapat tingkat badan anggaran kembali diusulkan untuk ditambah menjadi Rp 4 miliar. Hingga akhirnya Komisi C yang menangani pemberian dana hibah mengalokasikan Rp 3 miliar.
Anggaran tersebut menjadi sorotan karena dipertanyakan apa dampaknya bagi daerah kongres tersebut. Terlebih lagi tidak ada calon dari Riau. Seakan-akan ini menjadikan Provinsi Riau sebagai tuan rumah dengan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau.
"Pada dasarnya kita sepakat berapapun anggarannya, tapi harus jelas pertanggungjawabannya. Apa yang didapat Riau dengan adanya Kongres ini, harus jelas juga," ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau, Musyafak Asyikin.
Ketua Panitia Nasional HMI, Fat Hariyanto Lisda dalam rapat itu mengatakan, total anggaran yang disusun panitia dalam proposal yang diajukan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dia menegaskan bahwa tidak ada manipulasi dalam hal itu.
"Banyak dampak positif dengan adanya Kongres ini, dari segi perekonomian atau perputaran uang yang terjadi di Pekanbaru nantinya. Hotel dan rumah makan misalnya bakal terbantu," jelas salah seorang pengurus PB HMI ini.
Anggaran yang sudah disepakati itu, nantinya akan disahkan dalam RAPBD Perubahan 2015 Senin malam (16/11) ini. Kongres sendiri dikatakan akan dihadiri ribuan kader HMI se-Indonesia, para alumni HMI dan sejumlah pejabat tinggi negara.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Atnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaAnggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan
Baca SelengkapnyaBenny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca SelengkapnyaWuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya