Follow
Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Bali dihadiri 18 negara
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Cours and Equivalent Institutions). Acara yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali Convention Center ini dihadiri para ketua MK dan lembaga sejenis dari 18 negara AACC, Eropa dan Afrika.
"Kongres ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya komitmen bersama negara-negara anggota AACC untuk memajukan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara," kata Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam keterangan persnya, Bali, Rabu (10/8).
Fajar menuturkan, kendati masing-masing negara memiliki sistem hukum dan institusi yang berbeda namun gagasan untuk menjamin hak konstitusional warga negara pada prinsipnya adalah sama. Pengadilan konstitusi bertanggung jawab untuk demokrasi melalui dukungan secara prosedural maupun substansif.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Dasar hukum apa yang mengatur pemilu di Indonesia? Dasar hukum pemilu yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Inilah yang melandasi terbentuknya pengadilan konstitusi di semua negara," sambung dia.
Fajar berpendapat, pengadilan konstitusi atau lembaga sejenis memiliki peran sentral, khususnya terkait dengan kewenangan untuk mereview produk hukum yang dihasilkan melalui proses politik. Pengadilan konstitusi memiliki kewajiban untuk menjamin semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.
"Dengan peran tersebut, pengadilan konstitusi telah memberikan kepastian hukum bagi warga negara karena jika sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan," jelasnya.
Berikut nama-nama anggota AACC yang hadir dalam kongres ke-3 AACC di Nusa Dua Bali, 8-14 Agustus 2016:
1. Indonesia
2. Afghanistan
3. Azerbaijan
4. Kazakhstan
5. Korea
6. Myanmar
7. The Philippines
8. Russia
9. Tajikistan
10. Thailand
11. Kyrgys Republic
12. Malaysia
13. Mongolia
14. Turkey
15. Venice Commission
16. CCJA
17. Morocco
18. Vietnam.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca Selengkapnya
Konsolidasi masih berlangsung hingga malam ini. Apakah akan ada rencana aksi, belum diketahui.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi diminta membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat. Agar tidak dipolitisasi oleh kekuatan lain.
Baca Selengkapnya
Yuliandri juga mengatakan bahwa MKMK memiliki fokus untuk menjaga muruah dan martabat MK.
Baca Selengkapnya
Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Saat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Saksi dihadirkan adalah Gani Muhammad Andi Bataralifu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Suprianto, Abdul Wahid dan Ace Hasan Syadzily.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
MK telah menunjuk tiga orang yang menjadi anggota MKMK yang akan bekerja selama satu bulan.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP mengungkapkan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan capres-cawapres dalam paripurna di DPR.
Baca Selengkapnya
Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang.
Baca Selengkapnya
Bertempat di Auditorium DPP NasDem, hadir Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari (Tobas) dan Pembicara kunci Ketua MK 2003-2008 Jimly Asshiddiqqie.
Baca Selengkapnya