Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Konsep bela negara tak jelas, Muhammadiyah enggan berkomentar banyak

Konsep bela negara tak jelas, Muhammadiyah enggan berkomentar banyak Ketum PP Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga saat ini belum memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak program bela negara, yang akan dilakukan pemerintah untuk semua WNI di bawah usia 50 tahun.

Ditemui wartawan di sela Dies Natalis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke-57 di Kota Solo, Jumat (16/10), Ketua PP Muhammadiyah Haidar Natsir mengatakan, Muhammadiyah belum memberikan sikap karena belum mengetahui arah dari program tersebut.

"Program bela negara itu sebenarnya penting, wajib bagi warga negara. Tapi harusnya digodok dulu dengan matang karena negara ini dibangun atas dasar gotong royong. Jangan sampai dilakukan sepihak, agar tidak menjadi program setengah matang yang ujung-ujungnya gagal," ujarnya.

Senada dengan MPR, dia juga meminta agar program bela negara tersebut tidak dalam bentuk sistem wajib militer. Muhammadiyah, kata dia, belum membicarakan untuk setuju atau menolak rencana pemerintah tersebut. Menurutnya perlu penjelasan lebih rinci dari pemerintah tentang arah, tujuan dan bentuk pelaksanaannya.

"Jika memang wawasan kebangsaan warga negara Indonesia mulai menipis, memang dibutuhkan program bela negara untuk meningkatkan rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Jadi perlu dilihat dulu konteksnya," lanjutnya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Sejarah Pancasila: Ini Tokoh-tokoh yang Terlibat di Dalam Perumusannya
Sejarah Pancasila: Ini Tokoh-tokoh yang Terlibat di Dalam Perumusannya

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, maka dalam perumusannya melibatkan orang banyak.

Baca Selengkapnya
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Baca Selengkapnya
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru

Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya
Pancasila Pemersatu Anak Bangsa Sehingga Tak Mudah Dipecah Belah
Pancasila Pemersatu Anak Bangsa Sehingga Tak Mudah Dipecah Belah

Idealnya suasana rukun dan damai bukan karena dirukunkan atau didamaikan.

Baca Selengkapnya
Haedar Nashir di Depan Ganjar-Mahfud: Jangan Sampai ke Depan Ada UU Diputuskan dalam Tempo Singkat
Haedar Nashir di Depan Ganjar-Mahfud: Jangan Sampai ke Depan Ada UU Diputuskan dalam Tempo Singkat

Haedar Nashir menyinggung persoalan Undang-undang (UU) yang sering tarik ulur hingga adanya UU diputuskan dalam tempo singkat.

Baca Selengkapnya
BPIP: Indonesia Terhindar Gempa Politik Dunia Karena Ada Pancasila
BPIP: Indonesia Terhindar Gempa Politik Dunia Karena Ada Pancasila

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau.

Baca Selengkapnya
Sejarah Lahirnya Pancasila: Sejak Kapan Jadi Dasar Negara?
Sejarah Lahirnya Pancasila: Sejak Kapan Jadi Dasar Negara?

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada 1 Juni 1945.

Baca Selengkapnya
VIDEO: MUI soal Beda Awal Ramadan dengan Muhammadiyah
VIDEO: MUI soal Beda Awal Ramadan dengan Muhammadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyinggung soal perbedaan awal Ramadan dengan Muhammadiyah. Masyarakat diingatkan untuk saling menghormati perbedaan.

Baca Selengkapnya