Konsep pemerintah belum tajam penyebab RUU Kamnas masih mandek

Merdeka.com - Pembahasan, kajian, dan usulan Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) telah berlangsung hampir satu dekade. Namun, sampai sekarang belum terlihat adanya indikasi bahwa RUU Kamnas akan direalisasikan.

Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) J Suryo Prabowo menilai hal itu dikarenakan dua hal yakni belum terbangunnya akseptabilitas di berbagai kalangan untuk bisa memahami pentingnya UU Kamnas.

"Kedua, karena konsep yang diajukan oleh pemerintah (Kementerian Pertahanan/Kemhan) terlihat masih belum tajam dan jauh dari sempurna," kata Suryo dalam pernyataannya, Kamis (27/8).

Dia menilai resistensi terhadap keberadaan UU Kamnas akan sulit dihilangkan sepanjang masih adanya stigma UU itu untuk memperbesar dan memperluas kewenangan TNI, sekaligus mereduksi kewenangan Polri dalam penanganan berbagai tugas-tugasnya yang terkait dengan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Begitu pula pembahasan RUU Kamnas akan sulit dijadwalkan, bila masih banyak anggota legislatif yang beranggapan bahwa UU Kamnas itu tidak penting-penting amat bagi kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Mantan Wakasad TNI ini melihat pembahasan dan realisasi RUU Kamnas sulit dilakukan sepanjang inisiatif pembuatan RUU Kamnas belum mampu membangun akseptabilitas dari berbagai komponen bangsa. Karena itu diperlukan upaya ekstra untuk meyakinkan seluruh stake holder bahwa UU Kamnas itu bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan Kemhan dan TNI, tetapi untuk keamanan segenap bangsa Indonesia.