KontraS Aceh: Debat Capres Soal HAM Jangan Hanya di Panggung
Merdeka.com - Debat Calon Presiden-Wakil Presiden akan berlangsung malam ini, Kamis (17/1). Debat perdana dengan tema ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyangkut HAM, hukum, terorisme dan korupsi.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Saputra menilai, kedua kandidat Capres-Cawapres yang akan berdebat malam ini, berbicara HAM tidak hanya di atas panggung, tetapi harus diimplementasikan setelah perang gagasan di arena debat selesai.
"Kedua kubu yang berdebat nanti malam, sama-sama memiliki dukungan politik dari pihak terduga pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, seperti Wiranto di kubu Jokowi dan Prabowo Subianto berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM," kata Hendra Saputra, Kamis (17/1) di Banda Aceh.
-
Apa tema debat cawapres? Adapun tema debat kedua yang akan disampaikan cawapres meliputi ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.
-
Kapan debat cawapres berlangsung? Diketahui, Jumat (22/12) malam ini akan menjadi panggung untuk debat cawapres.
-
Tema debat capres pertama? 1. Tema debat pertama (Capres)Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
-
Kapan debat capres akan dimulai? Diketahui, untuk debat capres-cawapres akan dimulai pada 12 Desember 2023 dan berakhir pada 4 Januari 2024 mendatang.
-
Apa tema debat capres? Debat kali ini hanya diperuntukkan bagi capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
-
Apa yang menjadi fokus debat pertama Pilgub Jakarta? Tiga pasangan calon akan berpartisipasi dalam debat ini, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2), dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), dengan tema yang diangkat adalah sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global.
Lawhan, sapaan akrap Hendra Saputra mengingatkan, isu HAM jangan hanya jadi komoditi debat dan isu kampanye saja untuk meraup suara rakyat. Namun setelah itu tanpa ada implementasikan dan terus menerus hanya isu politik belaka.
Hasil pengamatan Kontras Aceh, kedua kubu memiliki catatan sejarah pernah terlibat yang diduga melanggar HAM. Kubu Prabowo Subianto berdasarkan dokumen yang ada, masih tersandung terkait pelanggaran HAM masa lalu. Sedangkan Jokowi juga melakukan praktik pelanggaran HAM, seperti penggusuran dan operasi keamanan di Papua.
"Petahana dari awal tidak fokus menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh, bisa dilihat dari Nawacita Jokowi, RPJM, padahal rentetan pelanggaran HAM di Aceh terjadi cukup lama sejak tahun 1976 hingga 2005," jelasnya.
Saat ini di Aceh ada tiga dari lima kasus pelanggaran HAM sudah sampai ke Komnas HAM, yaitu kasus Jambo Kupok di Aceh Selatan, tragedi simpang KKA Aceh Utara, Rumoh Gedong di Kabupaten Pidie. Kasus tersebut hingga sekarang masih mangkrak dan belum ada penyelesaiannya di Mahkamah Agung (MA).
"Seharusnya bisa diselesaikan, tapi malah MA mengembalikan berkas tersebut dengan alasan tidak cukup unsur," tukasnya.
Menurut Lawhan, pengungkapan pelanggaran HAM di Indonesia bukan karena tidak mencukupi alat bukti. Akan tetapi ini murni kemauan politik dari penguasa dan elit politik di Indonesia.
"Saya agak ragu kasus pelanggaran HAM diselesaikan, karena aktor pelanggaran HAM masih di lingkungan pemerintah, seperti Wiranto, Prabowo," jelasnya.
Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul mengatakan, pada debat Capres-Cawapres nanti, kedua kandidat harus berbicara HAM secara utuh. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi masa Orde Baru hingga sekarang, terutama yang pernah terjadi di Aceh.
Sedangkan untuk level Aceh, sebutnya, pemerintah pusat harus serius memberikan kewenangan pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu. Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, harus mendapat dukungan penuh.
Menurut Syahrul, selama ini lembaga KKR di Aceh tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Ini dibuktikan KKR belum mendapatkan plot anggaran untuk KKR secara langsung, tetapi masih tergantung pada Dinas Sosial untuk anggaran operasional KKR Aceh.
"Ini suatu hal penting. Kalau Aceh gagal, dengan segala regulasi yang khusus dan lembaga sudah terbentuk, besar kemungkinan di tempat lain juga gagal," tukasnya.
Oleh karena itu, Kontras Aceh dan LBH Banda Aceh berharap pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. kalau ada kekhawatiran diselesaikan di pengadilan HAM.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 pada Selasa 12 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaDebat perdana mengangkat tema Hukum, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Baca SelengkapnyaDebat perdana mengangkat tema Hukum, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Baca SelengkapnyaTema debat di antaranya terkait pemerintahan, hukum, HAM.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menggelar debat perdana capres dan cawapres, Selasa (12/12)
Baca SelengkapnyaDebat pertama akan membahas tema tentang isu-isu terhangat di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPada sesi tanya jawab, Capres Anies menanyakan pandangan Ganjar soal tragedi Kanjuruhan dan Kasus Km 50.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, penilaian atas acara debat capres yang dilangsungkan semalam di Kantor KPU adalah sepenuhnya kewenangan publik.
Baca SelengkapnyaSuasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDebat capres perdana berlangsung sengit diwarnai aksi saling sindir
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 pada Selasa 12 Desember 2023.
Baca Selengkapnya