Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KontraS Desak Komnas HAM Investigasi Pelanggaran HAM di Papua

KontraS Desak Komnas HAM Investigasi Pelanggaran HAM di Papua Ilustrasi KKB Papua. ANTARA

Merdeka.com - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mendesak Komnas HAM terjun ke Papua untuk meninjau situasi HAM di sana. Hal itu menindaklanjuti temuan KontraS soal dugaan sejumlah industri ekstraktif di sana yang memperkeruh kondisi HAM di Bumi Cenderawasih.

"Advokasi laporan terus berjalan dan kami juga ingin terus mendorong kepada Komnas HAM selaku pihak yang sebetulnya bisa berikan desakan kepada negara untuk lakukan investigasi lebih lanjut terkait situasi pelanggaran HAM dan situasi lingkungan dan lain-lain," ujar Fatia di Jakarta, Selasa (23/11).

Fatia mengaku kisruh pihaknya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaita atas dugaan pencemaran nama baik menyusul pembicaraannya dalam sebuah video bersama aktivis HAM Haris Azhar yang dianggap menyinggung Luhut, bisa menjadi momentum membeberkan kondisi HAM rakyat Papua.

"Jadi advokasi laporan ini memang dalam proses dan terus berjalan dan sebetulnya justru ruang ini jadi momentum agar situasi Papua terbuka seluas-luasnya," kata dia.

Menurut Fatia, pihaknya tengah membuka jalan dengan Komnas HAM untuk mendesak hal itu.

"Sementara masih (lapor) ke ESDM dan kami juga coba untuk buka komunikasi ke Komnas HAM agar Komnas HAM juga bisa turun ke Papua," katanya.

Sebelumnya, langkah kepolisian memfasilitasi pelapor, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti untuk menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui jalur mediasi, dianggap gagal.

Luhut lantas meminta kedua terlapor membuktikan ucapan di pengadilan. Yang dipersoalkan adalah rekaman video wawancara Fatia di kanal Youtube Haris Azhar dengan judul, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!"

"Jadi kalau proses yang sudah selesai saya sudah menyampaikan saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Senin (15/11).

Dia menerangkan, kepolisian telah berulang kali mengatur jadwal mediasi untuk menengahi persoalan antara dirinya dengan Haris Azhar dan Fatia. Namun, tak pernah ada titik temu.

Luhut pun menyinggung, sikap Haris Azhar yang mangkir dari panggilan mediasi. Padahal, ia sendiri yang telah mengatur agenda mediasi pada hari itu, namun malah tidak hadir.

"Haris minta hari ini, ya saya datang hari ini, tapi katanya si Haris tidak bisa datang, ya sudah," terang dia.

Luhut mengatakan, ia akhirnya memutuskan untuk menutup pintu mediasi. Artinya, kata dia, kasus ini akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

"Tidak usah (ada mediasi lagi) di pengadilan aja nanti kalau dia yang salah ya salah kalau saya yang salah ya saya gitu," ujar dia.

"Ya biar sekali sekali belajar lah kita ini kalau berani berbuat berani bertanggung jawab," katanya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa  Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir

Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Sodorkan 8 Agenda HAM untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya
Komnas HAM Sodorkan 8 Agenda HAM untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Baca Selengkapnya
TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM
TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM

Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.

Baca Selengkapnya
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gregetan Prabowo Balas Anies Soal HAM di Papua, Ganjar Senyum-Senyum di Debat Capres
VIDEO: Gregetan Prabowo Balas Anies Soal HAM di Papua, Ganjar Senyum-Senyum di Debat Capres

Dalam pembahasan HAM di Papua, Prabowo sampai terlihat gregetan membalas pernyataan Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Cecar Menteri Pigai Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh-Papua, Singgung Korban Sipil-TNI
VIDEO: DPR Cecar Menteri Pigai Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh-Papua, Singgung Korban Sipil-TNI

Pigai pun ditanya komitmennya untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua.

Baca Selengkapnya
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar

Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.

Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional Indonesia Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua
Amnesty Internasional Indonesia Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua

Amnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.

Baca Selengkapnya