KontraS: Minta Kritik Harus Sopan Santun Menandakan Jokowi Subjektif, Ini Bahaya
Merdeka.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal kritik harus dengan sopan santun berbahaya. Rivanlee mengatakan, mengatur sopan santun dalam kritik menandakan Presiden Jokowi menerima kritik secara subjektif.
Berbahaya sebab akan melatarbelakangi penegakan hukum menindak seseorang atas nama sopan santun. Sehingga memunculkan aturan pasal karet demi melindungi nama baik.
"Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan presiden juga subjektif menerima kritik. Ini yang berbahaya karena melatarbelakangi orang-orang termasuk penegakan hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun dan muncul aturan karet demi melindungi nama baik," ujar Rivanlee, Rabu (30/6).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Joe Biden dikritik? Biden juga diserang beberapa anggota Partai Demokrat karena mendanai Israel dan mengabaikan genosida penjajah Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Rivanlee menuturkan, dalam kritik publik ukuran sopan santun subjektif. Seharusnya Jokowi menjawab hal yang substantif, misalnya merekomendasikan pasal karet di UU ITE dihapus.
"Dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subjektif. Lebih baik presiden jawab dengan hal yang lebih substantif: merekomendasikan pasal karet UU ITE dihapus dan lain lain," tuturnya.
Rivanlee juga mendorong sebaiknya Presiden menjamin kebebasan berpendapat. Sikap Jokowi itu tidak menjawab permasalahan kebebasan sipil.
"Presiden semestinya bukan bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya. Mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi," ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai terkait kritikan yang disampaikan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam media sosial soal the king of lip service. Jokowi mengatakan pihak kampus tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
"Baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak bipang dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King Of Lip service. ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam akun YouTube sekretariat Presiden, Selasa (29/6).
Jokowi pun mengakui kerap kali selalu dilontarkan kritikan. Mulai dari kelmar-klemer hingga pemimpin yang otoriter.
"ya, Itukan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini kelmar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh," bebernya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyamaikan uneg-unegnya saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
Baca SelengkapnyaBAP nanti disidangkan dan dituntut oleh jaksa. Adapun proses hukum ini sebenarnya dilakukan untuk capai kebenaran.
Baca SelengkapnyaSaling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi kata sambutan pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023.
Baca SelengkapnyaSudirman Said merespons ucapan 'ndasmu etik' yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJuru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim bahwa kalimat umpatan tersebut sebenarnya adalah ekspresi candaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaSecara pribadi, Jokowi mengaku tak masalah dihina dan diejek.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, tidak ada serang personal dalam debat tersebut
Baca Selengkapnya