KontraS nilai Jokowi warisi potret buram pemerintahan SBY soal HAM
Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo mewarisi potret buram pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berpihak pada isu Hak Asasi Manusia (HAM).
Janji Jokowi yang ingin galak di sektor penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ternyata hanyalah sebuah janji manis belaka. Sepanjang tahun 2015, KontraS menerima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran hak sipil dan politik.
"Utamanya isu seperti hak atas hidup, jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, pembunuhan kilat tanpa proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jl Kramat II, Jakarta, Sabtu (26/12).
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
Sepanjang tahun 2015, KontraS juga mencatat setidaknya terdapat 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Sementara, 24 pembela HAM, pekerja lingkungan dan masyarakat adat yang dikriminalkan. Jumlah tersebut di luar 49 aktivis anti korupsi yang juga mendapatkan perlakuan yang sama.
Kebebasan beragama dan beribadah di era kepemimpinan Jokowi juga sama dengan era kepemimpinan SBY. Kontras mencatat 96 peristiwa intoleransi terjadi sepanjang tahun ini.
Untuk kasus kabut asap yang paling geger sepanjang tahun 2015, pemerintahan Jokowi juga tak mampu mengatasinya. Bahkan, tercatat 12 orang menjadi korban dari kabut asap.
"Malah hujan lah yang menangani kabut asap," kata Haris.
Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 2015 justru tak membuat pemerintahan Jokowi tanggap. Malahan, kebijakan-kebijakan pemerintahan dewasa ini justru menunjukkan sikap anti HAM.
"Sampai saat ini tidak jelas Jokowi arahannya seperti apa? Siapa yang harus mengawal?" ujarnya.
"Bisa dilihat pidato Jokowi di peringatan Hari HAM Sedunia yang menyiratkan bahwa pemerintah terkesan membuat aturan untuk membatasi hak-hak azasi dengan sudut pandangnya sendiri," katanya menambahkan. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaSomasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaBanyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT
Baca SelengkapnyaAksi Kamisan ke-807 ini memprotes pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri
Baca SelengkapnyaBerbagai langkah proses penyelidikan tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca Selengkapnya