Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KontraS nilai Jokowi warisi potret buram pemerintahan SBY soal HAM

KontraS nilai Jokowi warisi potret buram pemerintahan SBY soal HAM KontraS jumpa pers soal HAM di era Jokowi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo mewarisi potret buram pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berpihak pada isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Janji Jokowi yang ingin galak di sektor penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ternyata hanyalah sebuah janji manis belaka. Sepanjang tahun 2015, KontraS menerima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran hak sipil dan politik.

"Utamanya isu seperti hak atas hidup, jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, pembunuhan kilat tanpa proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jl Kramat II, Jakarta, Sabtu (26/12).

Sepanjang tahun 2015, KontraS juga mencatat setidaknya terdapat 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Sementara, 24 pembela HAM, pekerja lingkungan dan masyarakat adat yang dikriminalkan. Jumlah tersebut di luar 49 aktivis anti korupsi yang juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Kebebasan beragama dan beribadah di era kepemimpinan Jokowi juga sama dengan era kepemimpinan SBY. Kontras mencatat 96 peristiwa intoleransi terjadi sepanjang tahun ini.

Untuk kasus kabut asap yang paling geger sepanjang tahun 2015, pemerintahan Jokowi juga tak mampu mengatasinya. Bahkan, tercatat 12 orang menjadi korban dari kabut asap.

"Malah hujan lah yang menangani kabut asap," kata Haris.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 2015 justru tak membuat pemerintahan Jokowi tanggap. Malahan, kebijakan-kebijakan pemerintahan dewasa ini justru menunjukkan sikap anti HAM.

"Sampai saat ini tidak jelas Jokowi arahannya seperti apa? Siapa yang harus mengawal?" ujarnya.

"Bisa dilihat pidato Jokowi di peringatan Hari HAM Sedunia yang menyiratkan bahwa pemerintah terkesan membuat aturan untuk membatasi hak-hak azasi dengan sudut pandangnya sendiri," katanya menambahkan. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu

Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rezim Jokowi Digugat ke Mahkamah Rakyat, Bubarkan HTI & FPI Sampai Diskriminasi LGBT
VIDEO: Rezim Jokowi Digugat ke Mahkamah Rakyat, Bubarkan HTI & FPI Sampai Diskriminasi LGBT

Banyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Kamisan ke-807 Diwarnai Protes Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto
FOTO: Aksi Kamisan ke-807 Diwarnai Protes Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto

Aksi Kamisan ke-807 ini memprotes pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Panglima ABRI Wiranto Heran Prabowo Kerap Diterpa Isu Pelanggaran HAM Jelang Pilpres
VIDEO: Eks Panglima ABRI Wiranto Heran Prabowo Kerap Diterpa Isu Pelanggaran HAM Jelang Pilpres

Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.

Baca Selengkapnya
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar

Ganjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Tangani 22 Laporan Kasus Rocky Gerung
Bareskrim Polri Tangani 22 Laporan Kasus Rocky Gerung

Berbagai langkah proses penyelidikan tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan

Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.

Baca Selengkapnya