KontraS nilai penyelesaian kasus Munir bisa jadi modal positif untuk Jokowi
Merdeka.com - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, mendesak Presiden Joko Widodo mengungkap misteri kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia meminta Jokowi jangan ragu menuntaskan. Sebab, penyelesaian kasus Munir bisa menjadi modal Jokowi untuk menarik kepercayaan rakyat di Pilpres 2019 sesuai dengan janji kampanye nya dulu.
"Kami juga ingin sampaikan agar Presiden tidak ragu karena penyelesaian kasus Munir dukungan internasional, dukungan masyarakat internasional ini sangat besar, kami juga mau ingatkan, ketika Presiden mampu menyelesaikan kasus munir setidak-tidaknya mengambil langkah positif bisa jadi modal yang positif untuk Presiden (Pilpres 2019)," kata Yati di markas KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).
Walau jelang Pilpres 2019, Yati tak khawatir bila kasus ini dipolitisasi oleh pemerintah. Dia hanya ingin Jokowi memenuhi apa yang dijanjikannya yakni penuntasan kasus HAM. Selama belum terungkap, KontraS akan terus menagih baik kepada pemerintah sekarang maupun periode selanjutnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
"Kalau HAM itu kan kami tidak pernah melihat siapa Presidennya, apa kepentingannya selama isu HAM tidak dijadikan parameter, selama pelanggaran HAM tidak diselesaikan, selama kewajiban tidak diselesaikan, siapapun pemerintahannya, Presidennya, selama itu pula kami menekan, menagih, meminta pertanggungjawaban," tegas Yati.
Justru di tahun politik, baiknya Jokowi menepati janji janji kampanye nya dulu. Jika tidak, Yati menilai isu Hak Asasi Manusia hanya menjadi alat kampanye belaka.
"Bahwa hari ini ada kontestasi politik ini justru menjadi momentum penting sejuah mana ini kandidat ini punya komitmen penegakan HAM. Kalau misalnya Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus Munir, kami tinggal bilang memang selama ini menjadikan HAM untuk alat kampanye atau hanya untuk mendapatkan dukungan suara, dukungan kekuasaan," tuturnya.
Maka dari itu, Jokowi harus berani mengambil sikap dan tak terpengaruh bisikan bisikan kepentingan politik disekelilingnya.
"Jokowi tidak berani menyelesaikan kasus Munir karena ada banyak kepentingan para pihak yang ada di sekeliling kekuasaan dia, itu kan jadi evaluasi bagi kita, jadi bukti bahwa Jokowi gak lebih yang hanya konsen pada menjaga kekuasaannya, tapi tindakan atau sikapnya jauh dari harapan harapan keadilan yang diharapkan masyarakat," tukas Yati.
Yati juga menyesalkan aksi kamisan yang rutin dilaksanakan di depan Istana Negara di acuhkan oleh Jokowi dan Presiden pun lebih memilih sibuk blusukan ke masyarakat.
"Kamisan sudah lebih dari 500 kali, sudah lebih dari 10 tahun di depan istana kok Presiden enggak berani, tapi blusukan ke berbagai tempat, bisa dilakukan tiap minggu bahkan, itu ada apa? kalau tidak ada satu tekanan-tekanan atau pertimbangan politik, ini momentum untuk menguji sekali lagi, sebetulnya Presiden itu berdiri di atas kepentingan politik kelompoknya atau berdiri betul betul di atas masyarakat atau publik," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaGanjar meyakini tim hukumnya sudah memberikan bukti atas adanya dugaan pelanggaran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBakal dilantik Oktober, Prabowo-Gibran diklaim mampu capai target investasi Rp1.650 triliun di tahun 2024.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaNusron menyatakan, jika Prabowo-Gibran menang, maka semua tokoh berseberangan bakal diajak rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo dinilai mendapatkan dukungan dari Jokowi di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Para Pengusaha Beri Tanggapan Seperti Ini
Baca SelengkapnyaKeduanya mencontohkan bahwa setelah berkontestasi harus siap bersatu dalam rangka membangun bangsa bersama.
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca Selengkapnya