KontraS pesimis pemerintahan Jokowi-JK tuntaskan kasus HAM
Merdeka.com - Koordinator KontraS, Haris Azhar menyatakan pesimis pemerintahan Jokowi-JK dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia menyayangkan sikap pemerintah saat ini, yang terkesan tidak peduli dengan yang mereka janjikan ketika kampanye pilpres.
"Tadi pagi Jokowi hadir di acara yang diadakan oleh Komnas HAM dan LPSK, dan bukan di acara HAM nya sendiri seperti yang ia pernah janjikan tentang penyelesaian kasus-kasus HAM pada saat kampanye. Sudah ditunggu lama, ternyata Jokowi hanya mengatakan bahwa akan diupayakan rekonsiliasi terkait kasus-kasus HAM," kata Haris di gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
"Menurut saya, pernyataan itu tidak lebih baik dari janji-janjinya saat kampanye, yang bahkan lebih detil menjelaskan kasus-kasus tersebut, beserta janji pengungkapannya ketika nanti dia terpilih. Tapi ketika hari ini Jokowi sudah terpilih, dia hanya berbicara masalah rekonsiliasi. Jujur, ini mengecewakan saya secara pribadi," kata Haris menambahkan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Haris mengingatkan kepada para tamu yang hadir, agar jangan termakan euforia dari pemerintahan saat ini, sementara janji-janji mereka dalam penyelesaian kasus-kasus HAM seakan dilupakan begitu saja. Dirinya bahkan mengaku, lebih memilih sosok Jokowi saat menjadi Capres daripada saat kini dirinya sudah menjadi presiden RI.
"Ternyata Jokowi lebih baik saat jadi Capres daripada saat ini ketika jadi presiden. Saat jadi Capres, Jokowi bisa membicarakan banyak kasus-kasus HAM, bahkan sampai hapal puisinya Widji Thukul. Tapi ketika jadi presiden, saat ada mahasiswa dipukuli, dia hanya bisa berkata 'itu bukan urusan saya'," kata Haris.
"Saya ingatkan, jangan mudah terbuai dengan pemerintahan yang baru karena mereka masih belum konsisten dengan janjinya terhadap penegakan HAM. Banyak korban yang menemui saya dan meminta untuk ditemui dengan Jokowi, karena mereka ingin berbicara langsung. Tapi saya katakan kepada mereka, buat apa kalaupun ketemu Jokowi tapi dia yang bicara, bukan dia yang mendengarkan kesaksian kita sebagai keluarga korban," pungkasnya.
Acara yang berakhir tepat pada pukul 21.00 WIB ini, ditutup dengan penampilan sebuah grup politikal hiphop asal Bandung, Eyefeelsix, yang tampil dengan membawakan 3 buah lagunya. Satu lagu terakhir berjudul 'Tak Bisa Dibungkam' mereka dedikasikan khusus untuk almarhum Munir, beserta para pejuang HAM dan kebebasan lainnya yang mengalami berbagai bentuk kekerasan oleh negara.
Acara yang dihelat dalam memperingati hari HAM sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember ini, didahului oleh pertunjukan paduan suara dari keluarga korban kekerasan HAM pada tragedi Mei '98 silam.
Selain itu, sejumlah penampilan seni dan luapan ekspresi lainnya juga dipertunjukkan, antara lain aksi 2 orang sinden dari ibu-ibu perwakilan petani Rembang yang tanahnya dirampas sebuah Pabrik Semen. Kemudian ada paduan suara dari ibu-ibu Rumpin, Kabupaten Bogor yang tanahnya dirampas AURI, serta warga Cipinang Baru Bundar yang tanahnya terancam digusur oleh pihak Polri. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca SelengkapnyaMK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya