KontraS sebut hukuman mati di Indonesia jauh dari proses hukum

Merdeka.com - Koordinator untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) menyebutkan praktik eksekusi mati jauh dari proses hukum. Alasannya, lantaran terpidana vonis hukuman mati tidak mendapatkan proses peradilan yang seharusnya.

KontraS menemukan dari gelombang satu eksekusi mati sampai gelombang tiga, terpidana mati tidak mendapatkan fair trial. Malah ditemukan putusan yang cenderung cacat hukum.

"Pascaeskekusi mati gelombang tiga, atau ditarik ke belakang dari gelombang satu, banyak unfair trial terjadi. Tidak ada pembelajaran yang diambil pemerintah dalam penetapan vonis di Indonesia," ujar Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanisia di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Dari segi hak, ada terpidana mati tidak mendapatkan notifikasi 3x24 jam sebelum eksekusi. Selain itu, terpidana yang menggunakan peninjauan kembali (PK) dan grasi, belum keluar putusan tapi sudah mendapat eksekusi.

"Hal-hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia walaupun statusnya telah terpidana mati," ucap Putri.

Dari segi cacat vonis adalah kasus yang dialami Yusman, mantan terpidana mati asal Sumatera Utara yang didakwa membunuh majikannya. Selama proses hukum, Yusman mengaku dipaksa oleh polisi dengan tindak kekerasan. Yusman juga sama sekali tidak mengetahui proses hukum kasusnya, termasuk jalur pembelaan.

Bahkan, kuasa hukum yang mendampingi meminta vonis mati. Yusman sendiri baru tahu mendapat vonis mati ketika ia di penjara.

Sedangkan Yusman ketika itu masih di bawah umur saat dibuktikan melalui dokter forensik setelah ditahan. Sehingga seharusnya ia tidak bisa divonis hukuman mati.

"Aparat kepolisian bisa mengubah usia Yusman karena tidak punya dokumen kenegaraan. Kasus Yusman membuka tidak semua orang bisa bahasa Indonesia, tidak semua mengurus akte. Yusman juga putus sekolah," tutur Putri.

Sementara, Amnesty Internasional menilai hukuman mati sudah banyak ditinggalkan. Setahun terakhir hanya China, Iran, Irak, Pakistan, dan Arab Saudi serta Indonesia yang masih menjalankan hukuman mati.

"Mayoritas negara dunia telah meninggalkan hukuman mati. Hanya 23 negara melakukan eksekusi mati. 90 Persen hanya terjadi di 5 negara. Hukuman mati sudah dianggap kuno," kata Peneliti Amnesty Internasional, Papang Hidayat.

Dalam 2017 ini, terdapat 32 vonis mati diputuskan oleh pengadilan. 22 Kasus merupakan narkotika, sisanya pidana kasus pembunuhan.