KontraS sebut menkum HAM ngawur soal remisi koruptor

Merdeka.com - Pemberantasan korupsi dinilai belum maksimal hingga saat ini. Itu menyebabkan keluarnya wacana hukuman mati bagi para koruptor.

Wacana tersebut pun mendapat respons dari berbagai lapisan. Koordinator KontraS, Haris Azhar berpendapat hukuman mati bagi koruptor tidak akan menjawab masalah kejahatan.

"Prinsipnya hukuman mati tidak menjawab problem kejahatan. Kualifikasinya tidak memberikan pencegahan. Kalau koruptor, mereka mati efek kejahatannya luas," kata Haris di Kantor KontraS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Haris menilai akan lebih efektif jika koruptor dihukum seumur hidup ketimbang diberikan hukuman mati.

"Harus dipastikan koruptornya dihukum seumur hidup, hartanya diambil untuk kemudian dikembalikan seutuh-utuhnya. Yang saya lihat sekarang hanya mengambil atau mendenda, lalu dihukum berat. Kitanya sebagai bangsa yang rugi," lanjutnya.

Lelaki berkacamata ini mengaku tidak setuju dengan menteri hukum dan HAM yang akan berikan remisi pada koruptor. Azhar menilai mereka gegabah dalam mengambil sikap.

"Saya nggak setuju oleh menteri hukum dan HAM, koruptor bisa dikasih remisi. Mereka cukup gegabah, cenderung ngawur, engga punya sensitifitas, dan kualitasnya tidak tepat," papar Azhar.

Baginya menolak hukuman mati bukan berarti membela koruptor, karena ada hukuman yang lebih berat. Dia juga mengingatkan jika tidak semua orang bisa didiskriminasi, tetapi koruptor sebagai penjahat harus didiskriminasi dalam tindak pidana.