KontraS sindir Menko Tedjo: Cuma politisi yang enggak jelas
Merdeka.com - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyindir balik Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno soal ucapan 'rakyat tidak jelas'. Menurutnya, oknum yang tidak jelas itu adalah politisi, bukan rakyat.
Rakyat, justru punya kejelasan karena membela keadilan. "Rakyat yang enggak jelas ini mendukung KPK. Tidak ada lembaga hukum yang bekerja mewakili kepentingan masyarakat sungguh-sungguh. KPK menunjukkan itu dengan semua perdebatannya, cuma politisi yang enggak jelas, enggak suka dengan KPK, mengkritik KPK dan tidak ada kontribusinya," jelas Haris Azhar di Restoran Eatology, Jakarta, Minggu (25/1).
Haris Azhar pun menilai PDIP sama tidak jelasnya dengan politisi. Dia menuding Partai pendukung Jokowi pun tidak dapat mewakili suara rakyat.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Bagaimana Prabowo melihat perbedaan koalisi? Prabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
"Hari ini PDIP ternyata mental 11 -12 sama partai lainnya tidak ada partai bisa bekerja mewakili rakyat. Klaim wong cilik tidak terbukti apapun," sambung dia.
Pembelaan pun datang dari politisi PDIP Dwi Ria Latifa. Dia mengatakan sekaligus mengklarifikasi pernyataan Tedjo dengan menegaskan status semua rakyat yang dukung KPK itu jelas.
"Semua rakyat jelas, rakyat yang mendukung proses hukum, rakyat yang mendukung keutuhan NKRI jadi dipahami jangan terjebak kepentingan sesaat dan memporak porandakan sistem negara dan orang menonton dan menertawakan kita," tegas Dwi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaHal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, justru Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang menunjukkan kemampuannya.
Baca SelengkapnyaSentilan ini merespons sejumlah pernyataan Maruarar soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mengenai kedekatan Presiden RI Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hasto mengatakan merupakan hal yang biasa.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai Anies dan Ganjar tidak punya kapastitas untuk menilai hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya