KontraS: Tedjo Edhie tak layak jadi Menko Polhukam!

Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengenai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam pernyataannya, Tedjo meminta agar masyarakat tidak lagi melihat ke belakang dan tidak lagi mencari-cari pihak-pihak yang bersalah.

Ketua Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara, Samsul Bahri, menanggapi pernyataan Menkopolhukam sebagai pernyataan yang tidak sinergis dengan presiden yang sudah berniat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, Tedjo Eddy tidak layak menjadi menteri.

"Menurut kami, dia tidak layak menjadi menteri. Saya kira pernyataan ini kita tolak dan minta untuk dicabut. Karena ini sangat berbahaya bagi keluarga korban," kata Samsul dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Borobudur 17, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Para perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu mengaku heran mengapa selama ini pemerintah tidak pernah memberi jaminan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Mereka juga memiliki harapan besar pada visi misi pemimpin saat ini yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Salah satu anak korban tahanan politik 1965, Woro Sugianto, mencemaskan akan terjadi kejahatan yang lebih parah jika kasus pelanggaran HAM ini tidak direspon serius.

"Kalo nggak buru-buru direspon, akan ada kejahatan yang lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ini kalo dilupakan sangat bertolak belakang dengan cita-cita UUD 45," ujar Woro pada kesempatan yang sama.

Untuk itu KontraS pun mengecam pernyataan Menkopolhukam karena tidak selayaknya Menkopolhukam sebagai. Lembaga negara terkait menyatakan pernyataan seperti itu. Pernyataannya dianggap menyepelekan penyelesaian kasus dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu ke publik.