KontraS temukan kejanggalan kasus pelecehan seksual di JIS

Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta Intercultural School (JIS) sarat rekayasa. Pasalnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan salah satu kejanggalannya, Azwar meninggal dunia saat masih dalam proses penyidikan Polda Metro Jaya, dengan wajah ditemukan penuh lebam dan bibir pecah. Anehnya, polisi selalu menolak melakukan otopsi terhadap jenazah Azwar.

"Seharusnya pengacara terdakwa menempuh PK (Peninjauan Kembali)," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (4/3).

Selain itu, lanjut Haris, dalam proses penangkapan para tersangka juga kerap mendapatkan penyiksaan. Hal itu semata-mata untuk mendapatkan pengakuan adanya praktik pelecehan. Penetapan tersangka juga tampak sangat dipaksakan karena sumirnya tuduhan-tuduhan terhadap keduanya. KontraS juga menilai bukti pendukung lemah serta proses rekonstruksi menyalahi aturan karena si anak yang dikatakan korban diarahkan oleh ibunya dan aparat kepolisian.

Haris menambahkan, pihaknya menerima pengaduan dari keluarga tersangka soal adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan. "Untuk itu kami mengadakan eksaminasi," tuturnya.

Dari eksaminasi, KontraS juga menemukan bahwa pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tidak kuat. Keterangan ahli maupun hasil visum yang membuktikan adanya kekerasan seksual pun diragukan karena ada fakta lainnya yang muncul tetapi tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh penuntut maupun majelis hakim.

KontraS, tambah Haris, menilai terjadi pelanggaran hak anak dalam kasus tersebut. Sebab cenderung dipaksakan untuk memenuhi tekanan publik atas substansi peristiwa pidana. Tujuannya agar terlihat kekerasan seksual terhadap anak benar-benar terjadi di sekolah tersebut. "Dalam eksaminasi kita, sebetulnya ada yang bisa dikembangkan untuk PK misalnya keterangan lanjutan dari si anak," jelasnya.

Untuk itu, sambung Haris, seharusnya MA melihat kasus ini secara utuh. "Seharusnya hakim-hakim yang mulia itu melihat lebih utuh pada kasus JIS," tandasnya. (mdk/rhm)