Kontroversi tes keperawanan dari anak sekolah sampai Polwan

Merdeka.com - Kewajiban tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia mendapat perhatian dunia. Lembaga hak asasi HRW dalam penelitiannya menyebutkan banyak wanita yang merasa risih ketika harus melakukan tes itu.

Kesaksian seorang peserta tes Polwan, mereka bahkan harus bugil di depan 20 orang lainnya, sesama calon polwan, sebelum akhirnya dibawa ke sebuah ruangan tanpa pintu. Seperti itulah tes keperawanan berlangsung.

Menurut Nisha Varia, Direktur Asosiasi Hak Asasi Perempuan HRW, kepolisian Republik Indonesia menggunakan tes keperawanan untuk mendiskriminasi, melakukan kekerasan, dan menghina martabat wanita. Mereka yang tidak lulus tes ini langsung diusir. Tes ini juga digambarkan amat menyakitkan dan membuat trauma.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie membantah jika praktik itu masih dilakukan sekarang.

"Seleksi dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk lelaki dan perempuan, termasuk pemeriksaan organ reproduksi. Tapi bukan tes keperjakaan atau tes keperawanan," kata Ronny.

Senada dengan Rony, Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto meluruskan masalah itu. Menurutnya bukan tes keperawanan tapi pemeriksaan organ intim.

"Wanita ada tes khusus pada organ reproduksi itu namanya tes kesehatan pada wanita. Itu untuk mengetahui apakah ada penyakit yang diderita peserta ini seperti kanker rahim atau kanker serviks atau apakah kondisi organ reproduksi itu dalam keadaan sedia kala atau perubahan rusak yang diakibatkan karena pernah mengalami kecelakaan seperti atlit yang luka sobek karena latihan atau penyakit atau karena berhubungan," kata Kombes Pol Agus Rianto saat berbincang dengan merdeka.com di Wisma Pesanggrahan, Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/11).

Dalam tes khusus bagi Polwan itu, ada seorang Dokter ahli didampingi dan perawat yang semuanya perempuan.

Soal tes keperawanan ini bukan kali pertama menuai kontroversi. Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan tahun lalu mewacanakan untuk melakukan tes keperawanan pada para siswi. Mereka beralasan hal ini untuk mencegah pergaulan bebas yang makin marak.

Usula tes keperawanan juga pernah disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Bayu Suseno tahun 2010 lalu. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Provinsi Jambi, itu mengusulkannya tes sebagai syarat penerimaan siswa baru (PSB) untuk tingkat SLTP dan SLTA.

Tes keperawanan menjadi kontroversi karena ditolak berbagai pihak. Akhirnya hal ini pun batal dilakukan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat itu Muhammad Nuh, menolak usulan tersebut.

"Ini enggak wise, enggak bijak. Kalau ada bukti tentu kami akan membuat edaran. Kalau ada, ada cara lain yang lebih wise," kata M Nuh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8). (mdk/ian)