Koopsusgab berada di bawah kendali Kapolri saat bantu berantas teroris
Merdeka.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akan dikendalikan oleh Kapolri jika diminta membantu menanggulangi terorisme.
"Koopsusgab di bawah Panglima TNI. Tapi ketika Kapolri minta bantuan Koopsusgab, maka diberikan dan kendali ada di tangan Kapolri," kata Supiadin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/5).
Namun, saat Koopsusgab diminta untuk membantu Detasemen Khusus Antiteror 88, segala risiko dan tanggung jawab ada di tangan Kapolri. Dalam situasi itu, Panglima TNI dapat memberikan memonitor dan memberi masukan.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI dalam Operasi Trikora? Mayjen Soeharto menjadi Panglima Komando Mandala dalam Operasi Trikora tahun 1962.
-
Siapa yang memimpin Kopassus? Saksikan Video ini: Komandan Jenderal Baru Korps baret Merah
-
Siapa yang memimpin misi TNI? Mereka harus menyelundupkan senjata untuk membantu Bangsa Aljazair yang berjuang demi kemerdekaannya.
-
Siapa yang memimpin Kopassus di Timor Timur? Kisah ini Disampaikan Jenderal (Purn) Agum Gumelar Saat itu Agum masih berpangkat perwira menengah dan bertugas di Timor Timur tahun 1982. Dia memimpin Komando Pasukan Sandi Yudha (kini Kopassus).
-
Siapa yang pimpin operasi TNI AL di Papua? Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
Akan tetapi, apabila pasukan Koopsusgab sedang tidak membantu Polri maka kendali operasi tetap berada di tangan Panglima TNI.
"Kalau suatu saat terjadi terorisme di darat, laut dan udara, di situ lah dia (Koopsusgab) berdiri sendiri. Karena sudah ada diundang-undang bahwa TNI bisa mengatasi terorisme," tandas Supiadin.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab). Dia menjelaskan Koopsusgab akan dibentuk dalam rangka memberi rasa aman pada rakyat dalam menangani terorisme.
"Pemerintah juga dalam proses membentuk komando pasukan khusus gabungan yang berasal dari Kopasus Marinir Paskas dalam rangka beri rasa aman pada rakyat," kata Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, Menteri kabinet kerja, serta perwakilan tokoh agama di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Tetapi Jokowi menjelaskan Koopsusgab akan dibentuk dengan catatan apabila situasi sudah dinilai genting. Dan apabila sudah di luar kapasitas Polri.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaHenri ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik PUSPOM TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI aktif.
Baca SelengkapnyaMabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca Selengkapnya